Manado – Fraksi Barisan Indonesia Raya (F-Barindra)meminta Pemprov Sulut menyampaikan laporan serapan anggaran semester pertama APBD tahun 2013 dan sinopsis semester kedua sebelum pembahasan APBD tahun anggaran 2014.
Hal tersebut tertuang pada pendapat akhir F-Barindra yang dibacakan Feronika Ponto pada rapat paripurna pengambilan keputusan Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2013, kemarin.
“Pemprov menyampaikan RKA dan APBN yang bersumber dari keuangan pusat berupa dana dekontrasi dan disentralisasi dana tugas pebantuan, dana APBN melalui balai-balai. Hal ini dimaksud oleh undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang perimbangan anggaran pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran terhadap objek yang sama,” tutur Ponto.
Fraksi Barindra juga mengharapkan APBD-P 2013 dapat menyentuh program-program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan pariwisata. Aspirasi masyarakat dapat direspon dan direalisasikan. Beberapa sumber PAD yang belum dimaksimalkan, menghimbau kepada pemerintah provinsi memaksimalkan kinerja SKPD-SKPD yang belum maksimal.
“Mendorong Pemprov Sulut melalui Dinas Pekerjaan Umum wajib menggunakan anggaran sesuai kebutuhan. Mekanisme pembangunan infrastruktur tetap memperhatikan kualitas mutu. Mengharapkan Dinas Pendikan, serta Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan tes CPNS dengan jujur dan murni sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku,” ujar Ponto.
Diketahui, rapat paripurna dipimpin wakil ketua Deprov Arthur Kotambunan. Pihak eksekutif hadir wakil gubernur Djouhari Kansil, sekretaris provinsi Siswa Rachmat Mokodongan serta jajaran SKPD. (Jerry)
Manado – Fraksi Barisan Indonesia Raya (F-Barindra)meminta Pemprov Sulut menyampaikan laporan serapan anggaran semester pertama APBD tahun 2013 dan sinopsis semester kedua sebelum pembahasan APBD tahun anggaran 2014.
Hal tersebut tertuang pada pendapat akhir F-Barindra yang dibacakan Feronika Ponto pada rapat paripurna pengambilan keputusan Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2013, kemarin.
“Pemprov menyampaikan RKA dan APBN yang bersumber dari keuangan pusat berupa dana dekontrasi dan disentralisasi dana tugas pebantuan, dana APBN melalui balai-balai. Hal ini dimaksud oleh undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang perimbangan anggaran pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran terhadap objek yang sama,” tutur Ponto.
Fraksi Barindra juga mengharapkan APBD-P 2013 dapat menyentuh program-program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan pariwisata. Aspirasi masyarakat dapat direspon dan direalisasikan. Beberapa sumber PAD yang belum dimaksimalkan, menghimbau kepada pemerintah provinsi memaksimalkan kinerja SKPD-SKPD yang belum maksimal.
“Mendorong Pemprov Sulut melalui Dinas Pekerjaan Umum wajib menggunakan anggaran sesuai kebutuhan. Mekanisme pembangunan infrastruktur tetap memperhatikan kualitas mutu. Mengharapkan Dinas Pendikan, serta Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan tes CPNS dengan jujur dan murni sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku,” ujar Ponto.
Diketahui, rapat paripurna dipimpin wakil ketua Deprov Arthur Kotambunan. Pihak eksekutif hadir wakil gubernur Djouhari Kansil, sekretaris provinsi Siswa Rachmat Mokodongan serta jajaran SKPD. (Jerry)