Manado – Sikap tertutup yang dilakukan sekretariat DPRD Sulut membuat berbagai elemen warga kecewa dengan komtimen pelayanan pemerintahan yang mengedepankan transparansi dan keterbukaan. Apalagi menyangkut pengelolahan keuangan untuk kepentingan perjalanan dinas luar daerah bagi anggota DPRD.
Dikatakan juru bicara Badan Koordinasi Daerah (Bakorda) Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaan (Fokusmaker) Sulut, Rieneke Anggaseng, pihak Sekretariat DPRD tidak mendukung sepenuhnya pemerintahan Dr SH Sarundajang dan DR Djouhari Kansil. “Ini sudah sangat jelas. Pemerintahan Sarundajang-Kansil yang mengedepankan transparansi dan keterbukaan tidak didukung sepenuhnya oleh sekretariat DPRD Sulut,” ujar Anggaseng.
Dirinya juga mempertanyakan penggunaan uang rakyat yang digunakan untuk perjalanan dinas luar daerah bagi wakil rakyat dikelolah tidak transparan.
“Itukan uang rakyat yang digunakan wakil rakyat. Kenapa ditutup-tutupi penggunaannya. Kalau memang baru tiga bulan sudah menghabiskan Rp 4 miliar, itu sungguh-sungguh terjadi pemborosan luar biasa. Apalagi kinerja lembaga DPRD sampai saat ini tidak maksimal,” sambungnya.
Untuk itu, dirinya menegaskan bahwa ketua DPRD dan Sekretaris DPRD harus berani bertanggungjawab. “Tanggungjawab bukan hanya transparan penggunaan dana perjalanan dinas, tapi juga tanggungjawab apakah memiliki manfaat atau tidak. Lihat saja, kinerja lembaga DPRD sampai saat ini tidak maksimal dan optimal padahal setiap tahunnya menghabiskan dana yang fantastis,” pungkasnya. (lo)
Manado – Sikap tertutup yang dilakukan sekretariat DPRD Sulut membuat berbagai elemen warga kecewa dengan komtimen pelayanan pemerintahan yang mengedepankan transparansi dan keterbukaan. Apalagi menyangkut pengelolahan keuangan untuk kepentingan perjalanan dinas luar daerah bagi anggota DPRD.
Dikatakan juru bicara Badan Koordinasi Daerah (Bakorda) Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaan (Fokusmaker) Sulut, Rieneke Anggaseng, pihak Sekretariat DPRD tidak mendukung sepenuhnya pemerintahan Dr SH Sarundajang dan DR Djouhari Kansil. “Ini sudah sangat jelas. Pemerintahan Sarundajang-Kansil yang mengedepankan transparansi dan keterbukaan tidak didukung sepenuhnya oleh sekretariat DPRD Sulut,” ujar Anggaseng.
Dirinya juga mempertanyakan penggunaan uang rakyat yang digunakan untuk perjalanan dinas luar daerah bagi wakil rakyat dikelolah tidak transparan.
“Itukan uang rakyat yang digunakan wakil rakyat. Kenapa ditutup-tutupi penggunaannya. Kalau memang baru tiga bulan sudah menghabiskan Rp 4 miliar, itu sungguh-sungguh terjadi pemborosan luar biasa. Apalagi kinerja lembaga DPRD sampai saat ini tidak maksimal,” sambungnya.
Untuk itu, dirinya menegaskan bahwa ketua DPRD dan Sekretaris DPRD harus berani bertanggungjawab. “Tanggungjawab bukan hanya transparan penggunaan dana perjalanan dinas, tapi juga tanggungjawab apakah memiliki manfaat atau tidak. Lihat saja, kinerja lembaga DPRD sampai saat ini tidak maksimal dan optimal padahal setiap tahunnya menghabiskan dana yang fantastis,” pungkasnya. (lo)