Sangihe, BeritaManado.com – Krisis berulang terkait ketersediaan obat bagi pasien BPJS di Rumah Sakit Daerah (RSD) Liung Kendage Tahuna kembali menjadi sorotan utama.
Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ferdy Sondakh, SE, menilai pemerintah daerah harus mengambil langkah tegas dengan memprioritaskan anggaran kesehatan dalam pembahasan RAPBD 2026.
Keluhan masyarakat mengenai kekurangan obat disebutnya sebagai persoalan yang tidak bisa lagi dianggap sepele.
Menurut Sondakh, hal ini bukan semata persoalan teknis manajemen rumah sakit, melainkan menyangkut pemenuhan hak dasar warga untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
“Masalah ini tidak boleh terus berulang. Ketersediaan obat adalah kebutuhan mendasar yang harus dijamin” tegasnya pada Rabu (26/11/2025).
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, pembahasan anggaran daerah harus diarahkan untuk menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Minimnya stok obat, katanya, bukan hanya menghambat pelayanan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap fasilitas kesehatan di daerah.
Melalui Rapat Badan Anggaran (Banggar), DPRD Sangihe berkomitmen mendorong langkah-langkah strategis dalam penataan sektor kesehatan.Sondakh
Sondakh memastikan bahwa Fraksi PDI Perjuangan akan menjadikan isu kesehatan sebagai perhatian khusus dalam pembahasan RAPBD 2026.
Ia menegaskan pentingnya perbaikan manajemen logistik farmasi agar pelayanan kesehatan tidak lagi terganggu.
“Masyarakat yang sedang sakit tidak boleh dipersulit dengan alasan apa pun,” tandasnya.
DPRD Sangihe bersama Fraksi PDI Perjuangan akan mendorong beberapa langkah strategis, antara lain:
- Menjamin ketersediaan obat bagi pasien BPJS di RSD Liung Kendage Tahuna dan seluruh fasilitas kesehatan daerah.
- Memperkuat alokasi anggaran kesehatan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat.
- Memperketat pengawasan penggunaan anggaran kesehatan agar tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi rakyat.
Dengan dorongan ini, DPRD berharap Pemda Sangihe dapat melakukan pembenahan yang lebih komprehensif dalam sektor kesehatan demi memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
(IvAn-Xaverius)
