Opini

Fenomena Golput dan Bahaya Bagi Masyarakat

Ayo berikan hak suara kita dalam Pemilu
Ayo berikan hak suara kita dalam Pemilu

Oleh : Amas Mahmud (Koordinator Forum Peduli Nusantara Sulut)

Sekedar menapak tilas terkait praktek mencuatnya Golongan Putih (Golput) dalam penyaluran hak politik masyarakat menjadi satu tantangan tersendiri, sekaligus peluang bagi maju-mundurnya tatanan kebangsaan kita. Diakui masyarakat Indonesia memikili keberagaman budaya, agama, latar belakang pendidikan, dan ekonomi yang turut menjadi bagian tersendiri dalam mengokohkan kemajuan Indonesia.

Dalam konteks perpolitikan di Republik Indonesia, banyak pelajaran berharga yang menjadi perhatian rakyat dalam rangka edukasi politik. Jika kita membaca defenisi politik, ada yang membahasakan politik sebagai proses pembentukan serta pembagian kekuasaan di tubuh masyarakat dengan kata lain akan terwujudnya pembuatan keputusan yang terpenting di dalam suatu negara.

Secara teoritik jelas memberikan gambaran pada kita bahwa politik memiliki ruang yang begitu komprehensif, dengan berbagai tata cara, tawaran dan pendekatan yang digunakannya tetap saja dalam implementasinya hasil dari proses politik sering mengecewakan rakyat. Fenomena paling menarik dan tak kalah pentingnya untuk dibahas adalah terlahirnya jumlah Golput sebagai bagian protes masyarakat, dan ‘’kemalasan’’ masyarakat dalam memberikan pilihannya.

Jika ditelaah, Golput terhir bisa diakibatkan karena hal-hal teknis, semisal konstituen (masyarakat) tidak diberikan surat undangan untuk memilih, dan ada juga karena telah direncanakan masyarakat, ada kelompok masyarakat yang berfikir menyalurkan pilihan politik juga ternyata tidak merubah kehidupan mereka, alias kesejahteraan mereka tidak meningkat. Alhasil, praktek Golput inipun membawa dampak, ganda, dan menjadi gelombang ditengan masyarakat.

Mari kita lihat angka Golput dari tahun ke tahun, pada Pileg tahun 1999 angka Golput sekitar 10,2 persen. Kemudian, Pileg 2004 juga meningkat menjadi 23,3 persen. Tahun 2009 sampai 29 persen masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya. Partisipasi masyarakat dalam berpolitik mengalami penurunan yang begitu terasa. Muncul pemahaman ditengah masyarakat, menyangkut pentingnya merubah sistem Pemilu yang cenderung sentralistik, sistem kepartaian yang dikuasai pusat. Namun apakah, dengan merubah sistem tersebut apa yang menjadi espektasi rakyat dapat terwujud?

Keluar dari berbagai kemelut dan pertentangan pemahaman, coba kita dudukkan kembali manfaat dari Golput sendiri, ternyata memilih untuk menjadi Golput bukan pilihan cerdas, Golput tidak menyelesaikan persoalan bangsa Indonesia. Malah, Golput lebih melahirkan kesimpulan bahwa kita sebagai rakyat tak mau melakukan perubahan, padahal orientasi kita untuk hidup bernegara adalah untuk maju secara bersama, mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, bukan sebaliknya mengalami degradasi hidup. Kenapa pentingnya Golput disoroti sebagai entitas yang ikut mengganggu kenyamanan kita bersama dalam memajukan bangsa ini?

Jika saja praktek Golput tidak kita lawan dari sekarang, suatu saat memungkinkan semua rakyat Indonesia akan memilih Golput, memilih untuk tidak memilih pemimpin mereka. Lantas siapa lagi yang akan memimpin kita, dan menjadi panutan bangsa ini, kalau kita secara berjamaah melakukan Golput. Pekerjaan terberat kita selaku pemilih adalah masih kurangnya pengetahuan kita pada siapa sosok yang akan kita pilih, baik selaku Kepala Daerah, DPR, DPD, dan Presiden, solusinya sederhana untuk menghilangkan keragu-raguan (skeptis) kita, maka penting kiranya kita melakukan pendekatan dengan berbagai infomasi yang ada. Tidak selamanya kita sebagai rakyat hanya diam, dan terus dicekoki dengan cerita dari orang lain tanpa kita mau mengetahui, bertindak untuk cari tahu lebih mendalam melalui media massa.

Sudah saatnya kita merubah paradigma, meletakkan kalau Golput bukanlah pilihan kita sebagai seorang warga Negara Indonesia. Bukan berarti Golput itu haram, tapi perlu kita pikirkan keutamaannya, alangkah baiknya kita memilih pemimpin, memanfaatkan pilihan kita daripada tidak sama sekali. Kalau tidak memberikan hak politik, setidaknya ruang kita untuk memberikan protes terhadap pemimpin yang tidak kita pilih kemudian menang dalam kompetisi politik, tentu makin sempit pergerakan kita untuk melakukan perbaikan, kurang afdol jika kita memberikan kritik karena kita sendiri sudah memilih untuk apatis.

BeritaManado.com: Berita Terkini Kota Manado, Sulawesi Utara