Manado – Legislator DPRD Sulut pertanyakan Etika Birokrasi Gubernur Sulut Sinyo H Sarundajang, menyusul tindakannya yang telah meroling jabatan R Makagansa dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) dan kemudian menjadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
Hal ini dinyatakan anggota DPRD Sulut, Djendrie Keintjem kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya. Senin (31/05/10) siang.
“Kami mempertanyakan Etika Birokrasi dari kepemimpinan SHS. Jangan sampai ada niatan Politisasi Birokrasi guna memenangkannya sebagai Gubernur kembali, mengingat Roling tersebut terjadi menjelang Pemilukada ini,” tanya Keintjem.
Dirinyapun mengaku akan segera mendesak komisi I DPRD Sulut yang membidangi Hukum dan Pemerintahan untuk segera memanggil hearing kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut guna mempertanggung-jawabkannya.
Hal senada juga disampaikan anggota DPRD lainnya, Sherpa Manembu.
“Saya juga sependapat dengan perkataan Keintjem, untuk mempertanyakan Etika kepemimpinan Gubernur. Masa jabatan Pelaksana Tugas sekelas Sekprov hanya diisi dalam waktu sepekan, jelas ini amatlah tak beretika. Saya menganggap hal ini adalah kejadian pertama dan terburuk. Saya yakin rekan-rekan anggota DPRD Sulut yang lain juga sependapat dengan kami,” kuncinya. (IS)
