Airmadidi-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menggelar Rapat Paripurna Tahap II Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minut tahun 2016 di suang sidang DPRD, Kamis (30/3/2017).
Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Minut Berty Kapojos SSos dan dihadiri sekitar 23 anggota DPRD dari 30 jumlah keseluruhan wakil rakyat Minut.
“Terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah bersinergi dengan baik selang kurun waktu 2016 lalu, dalam menjalankan roda pemerintahan di Minut untuk kepentingan kemajuan daerah dan masyarakat,” ujar Kapojos membuka sidang.
Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan dalam sambutannya memaparkan capaian pemerintah sepanjang tahun 2016.
Panambunan menjelaskan, kondisi keuangan tahun 2016 yang sempat terjadi pemangkasan anggaran APBN sehingga berimbas pada APBD Minut.
“Akan hal itu pemerintah mencari jalan keluar dengan melakukan pemotongan anggaran belanja perjalanan dinas dan operasional kendaraan dinas. Namun, tidak mengurangi operasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” kata Panambunan yang hadir didampingi Sekda Minut Arnolus Didi Wolajan SSTP serta sejumlah pimpinan perangkat daerah.
Lanjut Panambunan, patut disyukuri dengan pemanfaatan anggaran dan pengelolaan yang sesuai peruntukannya, Minut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulut pada APBD tahun 2015 lalu.
Itu menunjukan efisiensi penggunaan anggaran pada tiap-tiap pos pemerintahan berjalan dengan seksama. Dan itu menjadi acuan tolak ukur eksekutif bersama legislatif untuk menjadikan daerah ini lebih baik kedepannya.
“Bukan hanya itu, di tahun 2016 kemarin, kita meraih penghargaan Pangripta Nusantara. Di bidang pengentasan angka kemiskinan dan pengangguran juga kita tekan melalui program-program industri rumah tangga. Namun, hal itu masih menjadi pekerjaan berat kita bersama agar di tahun-tahun akan datang dapat kita optimalkan pengurangan angka kemiskinan. Untuk peningkatan kualitas pendidikan juga terus digenjot dan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal agar bisa bersaing di tengah kemajuan kemampuan pengetahuan tenaga kerja di skala nasional maupun internasional,” terang Panambunan.(***/findamuhtar)
Airmadidi-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menggelar Rapat Paripurna Tahap II Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minut tahun 2016 di suang sidang DPRD, Kamis (30/3/2017).
Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Minut Berty Kapojos SSos dan dihadiri sekitar 23 anggota DPRD dari 30 jumlah keseluruhan wakil rakyat Minut.
“Terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah bersinergi dengan baik selang kurun waktu 2016 lalu, dalam menjalankan roda pemerintahan di Minut untuk kepentingan kemajuan daerah dan masyarakat,” ujar Kapojos membuka sidang.
Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan dalam sambutannya memaparkan capaian pemerintah sepanjang tahun 2016.
Panambunan menjelaskan, kondisi keuangan tahun 2016 yang sempat terjadi pemangkasan anggaran APBN sehingga berimbas pada APBD Minut.
“Akan hal itu pemerintah mencari jalan keluar dengan melakukan pemotongan anggaran belanja perjalanan dinas dan operasional kendaraan dinas. Namun, tidak mengurangi operasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” kata Panambunan yang hadir didampingi Sekda Minut Arnolus Didi Wolajan SSTP serta sejumlah pimpinan perangkat daerah.
Lanjut Panambunan, patut disyukuri dengan pemanfaatan anggaran dan pengelolaan yang sesuai peruntukannya, Minut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulut pada APBD tahun 2015 lalu.
Itu menunjukan efisiensi penggunaan anggaran pada tiap-tiap pos pemerintahan berjalan dengan seksama. Dan itu menjadi acuan tolak ukur eksekutif bersama legislatif untuk menjadikan daerah ini lebih baik kedepannya.
“Bukan hanya itu, di tahun 2016 kemarin, kita meraih penghargaan Pangripta Nusantara. Di bidang pengentasan angka kemiskinan dan pengangguran juga kita tekan melalui program-program industri rumah tangga. Namun, hal itu masih menjadi pekerjaan berat kita bersama agar di tahun-tahun akan datang dapat kita optimalkan pengurangan angka kemiskinan. Untuk peningkatan kualitas pendidikan juga terus digenjot dan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal agar bisa bersaing di tengah kemajuan kemampuan pengetahuan tenaga kerja di skala nasional maupun internasional,” terang Panambunan.(***/findamuhtar)