Manado – Dengan adanya dugaan bahwa pemilik usaha tidak melaporkan jumlah tenaga kerjanya secara transparan dapat memicu pelanggaran hak buruh. Berdasarkan hal itu, DPRD Manado menghimbau kepada Disnaker melakukan pendataan langsung di lapangan.
Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyelewengan hak atau kecelakaan buruh yang tidak mendapatkan pertanggung jawaban dari pemilik usaha.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi D, DPRD kota Manado, Amir Liputo mengatakan hal ini bisa terjadi disebabkan karena pengawasan pihak terkait belum maksimal.
“Sangat disayangkan pengawasan lemah perusahaan di Manado. Banyak yang tidak melaporkan pekerjanya, di kuatirkan bila terjadi kecelakaan pada pekerja tidak ada yang bertanggung jawab,” kata Liputo.
Sehingga, DPRD berharap fungsi pengawasan tenaga kerja dalam bentuk kesejahteraan dan jaminan sosial kesehatan perlu lebih ditingkatkan agar buruh merasa diperhatikan pemerintah.(eka)
