Bitung – Suparman Boy Gumolung, Lukman Djafar, Lexi Maramis, Harun Gandaria dan Boby Dumgair terperangah mendengar penjelasan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bitung, Herman Makalew soal dana tanggap darurat bencana.
Empat anggota DPRD yang tergabung dalam Komisi C ini mengaku kaget di APBD 2013 usulan anggaran khusus untuk tanggap darurat bencana tidak dialokasikan dan mereka baru mengetahuinya ketika menggelar rapat evaluasi dengan mitra kerja, Jumat (17/1/2014) lalu di ruangan Paripurna.
“Jadi selama ini permintaan kami untuk menganggarkan dana tanggap darurat tidak dilaksanakan. Ini sangat keterlaluan, pantas saja jika terjadi bencana Pemkot kasak-kusuk mencari cara untuk membantu,” kata Gumolung.
Ia mengaku tak habis pikir Pemkot bisa tidak mengalokasikan dana tanggap darurat yang hampir setiap daerah yang dikunjungi memplot sendiri dana tersebut setiap tahunnya dalam APBD. “Kami tidak habis pikir kenapa sampai Pemkot tidak mengalokasikan anggaran tanggap darurat bencana di APBD 2013,” katanya.
Menurutnya, dana tersebut sangat penting untuk digunakan ketika terjadi bencana dan jika tidak terpakai tidak menjadai masalah karena otomatis jadi Silpa. “Di Kota Makassar mereka setiap tahun mereka memplot dana tanggap darurat bencana dan selalu menjadi Silpa jika tidak ada bencana dan itu tidak masalah,” katanya.
Makalew menjelaskan, tidak dialokasikkanya dana tanggap darurat di APBD karena bertentangan dengan Permen. Sehingga selama ini jika terjadi bencana, pihaknya hanya berharap dari dana tak terduga yang diplot di APBD setiap tahunnya.
“Prosesnya kita mengajukan permintaan kepada Sekretaris Daerah selaku kuasa pengguna anggaran jika terjadi bencana,” kata Makalew.(abinenobm)
Bitung – Suparman Boy Gumolung, Lukman Djafar, Lexi Maramis, Harun Gandaria dan Boby Dumgair terperangah mendengar penjelasan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bitung, Herman Makalew soal dana tanggap darurat bencana.
Empat anggota DPRD yang tergabung dalam Komisi C ini mengaku kaget di APBD 2013 usulan anggaran khusus untuk tanggap darurat bencana tidak dialokasikan dan mereka baru mengetahuinya ketika menggelar rapat evaluasi dengan mitra kerja, Jumat (17/1/2014) lalu di ruangan Paripurna.
“Jadi selama ini permintaan kami untuk menganggarkan dana tanggap darurat tidak dilaksanakan. Ini sangat keterlaluan, pantas saja jika terjadi bencana Pemkot kasak-kusuk mencari cara untuk membantu,” kata Gumolung.
Ia mengaku tak habis pikir Pemkot bisa tidak mengalokasikan dana tanggap darurat yang hampir setiap daerah yang dikunjungi memplot sendiri dana tersebut setiap tahunnya dalam APBD. “Kami tidak habis pikir kenapa sampai Pemkot tidak mengalokasikan anggaran tanggap darurat bencana di APBD 2013,” katanya.
Menurutnya, dana tersebut sangat penting untuk digunakan ketika terjadi bencana dan jika tidak terpakai tidak menjadai masalah karena otomatis jadi Silpa. “Di Kota Makassar mereka setiap tahun mereka memplot dana tanggap darurat bencana dan selalu menjadi Silpa jika tidak ada bencana dan itu tidak masalah,” katanya.
Makalew menjelaskan, tidak dialokasikkanya dana tanggap darurat di APBD karena bertentangan dengan Permen. Sehingga selama ini jika terjadi bencana, pihaknya hanya berharap dari dana tak terduga yang diplot di APBD setiap tahunnya.
“Prosesnya kita mengajukan permintaan kepada Sekretaris Daerah selaku kuasa pengguna anggaran jika terjadi bencana,” kata Makalew.(abinenobm)