“Apabila memang tahapan Pilkada 2020 akan dilaksanakan pada Juni seharusnya pemerintah sudah memberikan kepastian bahwa sebelum Juni keadaan sudah normal dan memungkinkan tahapan menuju Pilkada 2020 pada Desember 2020 sehingga tidak ada penundan kembali. Dan tidak terjadi pemborosan dana yang sudah digunakan untuk mencapai Pilkada 2020,” katanya.

Diskusi yang dipandu Mineshia Lesawengan dari Pusat Studi Kepemiluan FISIPOL Unsrat dan diawali pengantar oleh Ketua AMSI Sulut, Agust Hari.

Tak hanya diikuti pemimpin media anggota AMSI, namun ada juga Ketua KPU Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, Boltim.

Termasuk Komisioner Bawaslu Minut, mahasiswa serta masyarakat umum.

(***/Finda Muhtar)