“Sebab itu Ansor Boltim mengusulkan ada Penambahan azas pelaksanaan Pemilukada serentak pada draft PKPU pelaksanan Pemilukada serentak kali ini yaitu dari sebelumnya 14 poin menjadi 15 di tembah dengan azas Humanis,” harap Darman.
Berbeda dengan narasumber lainnya, Ketua Netfid Sulut Yardi Harun menyampaikan penolakan atas Pilkada serentak yang direncanakan tanggal 9 desember mendatang sebagaimana opsi pertama oleh KPU RI, kemudian dibahas Pemerintah RI dan DPR RI oleh komisi II.
Yardi membeberkan alasan netfid melakukan penolakan terkait masalah Pilkada di tahun 2020 dan harusnya pelaksanaan Pilkada dilakukan pada 2021 semata-mata untuk kepentingan masyarakat, kepentingan negara dan kepentingan bersama.
“Kita tidak harus sekedar melihat dari perpektif penyelenggara yang secara normative menjelaskan ada penerapan protocol kesehatan, negara sampai hari ini jika dievaluasi secara nasional grafik covid itu mengalami peningkatan ribuan yang terpapar Covid-19,” ujar Yardi Harun.
Sedangkan di Sulawesi Utara akumulasi peningkatan Covid-19 sudah mencapai 3oo an orang yang terpapar, dan di Sulut tidak mengalami penurunan sehingga pertimbangan ini yang diambil Netfid Sulut untuk menolak Pilkada hingga angka penurunan Covid-19 jelas adanya.
“Kita ketahui bersama pelaksanaan Pilkada bukan hanya pemilihan Bupati atau Wali Kota namu juga pemilihan Gubernur, Saya kira ada hal-hal yang perlu diantisipasi misalnya di Kabupaten Kota yang dianggap zona merah perlu diperhatikan,” kata Yardi.
Menurut Yardi juga, inkonsistensi pemerintah mengeluarkan kebijakan merupakan pendidikan politik yang buruk bagi masyarakat, terutama masyarakat lokal, berbeda dengan mereka yang berada di skala nasional mungkin terakomodir harapan-harapan mereka.
“Bila hari ini Pelaksana Pilkada harus tetap dilaksanakan, berarti negara dalam hal ini pemerintah, komisi II DPR RI dan KPU sudah melanggar prinsip-prinsip pemilu yang mempunyai harapan besar masyarakat Indonesia,” kata Yardi.
Sementara itu, Ketua KPU Boltim Jamal Rahman menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan dalam diskusi semalam karena gangguan jaringan yang dialaminya di Desa Buyat.
“Mohon maaf, sejak siang tadi, signal di Buyat kurang bagus. Saya berterimakasih, netfid Boltim sudah memberi kesempatan, untuk bersama dalam diskusi ini,” ujar Jamal Rahman.
Dalam penyampaian diskusinya Jamal melihat situasi ini dalam dua perspektif yaitu sebagai Masyarakat umum dan sebagai penyelenggara. Di berbagai media massa dan media Sosial tersaji berbagai narasi dan argumentasi yang pesimis maupun optimis terkait penyelenggaraan pemilihan serentak 9 Des 2020 nanti.
“Tentu sebagai penyelenggara kami harus optimis untuk menyelenggarakan pemilihan ini. Saat ini, meski di tengah situasi yang sulit diprediksi terkait perkembangan pandemi ini, KPU Boltim tetap bekerja dengan prinsip-prinsip penyelenggara,” sambung Jamal.
Kata Jamal, KPU Boltim sedang melakukan konsolidasi internal, meskipun saat ini lembaga Adhoc (PPK) sedang dalam posisi non aktif, namun pihaknya berterima kasih kepada PPK yang bersedia membantu KPU untuk melakukan pengecekkan melalui telepon terkait kondisi kesehatan dan kesediaan teman-teman PPK dan PPS meski belum dilantik, untuk kembali aktif bekerja ketika tahapan resmi dilanjutkan.
Jamal juga sependapat dengan penyampaian pimpinan Bawaslu, bahwa Pilkada adalah agenda kita bersama. Dan menjadi tanggung jawab bersama, namun KPU sebagai penyelenggara teknis dan Bawaslu dan jajarannya tentu adalah unsur yang paling aktif, dan rentan terpapar virus covid-19 ini.
“Pesan saya; mari kita bersama-sama menghadapi situasi ini dengan penuh kesadaran dan juga tanggung jawab, dengan menjadi contoh di lingkungan masing-masing, sebagai individu yang tertib menerapkan anjuran penerapan pencegahan covid-19,” tambahnya.
Diakhir narasi Jamal, sebagai penyelenggara, kita diharapkan tidak lagi membenturkan pandangan; apakah kita memilih untuk mengedepankan demokrasi atau kesehatan dan keselamatan masyarakat, sebab Pemilu atau Pemilihan adalah jalan utama demokrasi, dan agenda Pemilihan harus kita jalankan sebagai sebuah ikhtiar untuk memajukan demokrasi.
Di sisi lain, kesehatan dan keselamatan harus kita utamakan. Karenanya dibutuhkan tingkat kedewasaan dan kebijakan individu agar tidak membahayakan diri serta orang lain saat menjalankan tugas penyelenggara.
“Saya sempat menyimak sebagian penyampaian dari pemateri lain. Terimakasih kepada ketua Netfid Indonesia dan Pimpinan Bawaslu Sulut, dan ketua Ansor Boltim, yang sudah menyampaikan beberapa poin yang kami catat sebagai masukkan yang sangat bermanfaat bagi kami KPU Boltim,” tutup Jamal Rahman.
