Boltim, BeritaManado.com – Lembaga pemantau Pemilu, Network for Indonesian Democratic Society (Netfid) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar diskusi dalam jaringan (Daring) melalui aplikasi meeting zoom dengan tema Pilkada Boltim di Tengah Pandemi Covid-19, Sabtu (06/06/2020) malam.
Netfid menghadirkan 4 narasumber yakni, Anggota Bawaslu Provinsi Sulut Awaluddin Umbola, Ketua Netfid Sulut Yardi Harun, Ketua KPU Boltim Jamal Rahman, Ketua GP Ansor Boltim Darman Dg Matara dan juga mendapat pengantar dari Ketua Netfid Indonesia Dahliah Umar yang dipimpin moderator Rzki Bachmid.
Dahlia Umar Ketua Netfid Indonesia membuka diskusi dengan menyampaikan, forum diskusi daring ini sangat baik sekali, apalagi tema diskusi membahas tentang pandangan penyelenggara baik KPU dan Bawaslu terkait Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19.
“Meski pada awalnya pilkada ditunda, namun akhirnya Pilkada diselenggarakan juga dengan mengedepankan protocol kesehatan karena penting memitigasi penanganan pencegahan Covid-19 dalam pelaksanan Pilkada,” kata Dahlia Umar.
Menurut Dahlia, sebagai lembaga pemantau, tantangan KPU dan Bawaslu sangat besar karena akan memastikan dari segi keamanan dan kesehatan, apalagi adhock penyelenggara ditingkat bawah harus paling depan mengajarkan masyarakat tentang protocal penyelenggaran pemilu di tengah pandemic.
“Resikonya, apakah KPU sudah siap segala infratstruktur dalam menyelenggarakan Pilkada, karena nantinya daerah juga akan membuat juknisnya sendiri, Bagaimana potensi pelanggaran, apalagi sekarang ekonomi masyarakat menurun, rawan politik uang dan politik sembako,” ucap mantan Ketua KPU DKI Jakarta ini.
Ia berpesan, di masa pandemi Covid-19, kampanye politik uang sangat rentan, juga resiko keamanan masyarakat apabila terjadi kumpulan massa dalam penyelenggaraan Pilkada nanti.
Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Awaluddin Umbola saat diberikan kesempatan berbicara oleh moderator menegaskan, telah siap ikut mensukseskan penyelenggaraan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 di Sulawesi Utara.
Kata Awaluddin, pihaknya sejak kemarin sampai hari ini telah membahas soal penyelenggaran Pemilihan kepala daerah di tengah Pandemi COvid-19, baik dari segi infrastruktur penyelenggara hingga anggaran yang diperuntuhkan untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi di tengah pandemi.
“Memang ada catatan-catatan kritis sesuai hasil rapar dengar pendapat, yang mana Pemerintah siap dengan penyelenggaraan Pemilu terkait APD, namun kini kembali diserahkan kepada penyelenggara di Provinsi maupun di daerah soal Alat Pelindung Diri, sementara di Sulut ada 2 ribu penyelenggara yang perlu APD,” ujar Awaluddin.
Menurut Umbola yang juga mantan Ketua KPU Boltim ini mengatakan, yang terpenting dalam pengawasan pemilu tahun ini, di masa pandemic Covid-19 adalah bagaimana penyelenggara mengawasi dirinya sendiri.
“Sesungguhnya pengawasan dalam pemilu kali ini, yang kami awasi itu diri kami sendiri. Karena berpotensi melanggar adalah orang-orang di dekat kami. Sehingga perlu pengertian yang lebih kepada masyarakat karena masyarakat pemegang penuh apa yang kami awasi dan tindaki,” ungkap Umbola.
Selain itu juga, Awaluddin Umbola meminta kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten untuk memikirikan anggaran penyelenggara yang merupakan amanat konstitusi dalam mensukseskan Pemilu tahun 2020 ini.
Sementara itu Ketua GP Ansor Boltim Darman dg Matara dalam sikapnya sebagai Organisasi masyarakat sangat bergantung pada sikap optimisme pemerintah dan aparatur penyelenggara. Kalau Pemerintah dan aparatur bersikap tegas optimis berhasil dalam pelaksanaan Pemilukada serentak maka masyarakat tinggal melaksanakan apa yang menjadi sebuah keputusan dalam bentuk regulasi.
Selain aparatur Penyelenggara secara berjenjang, masyarakat sungguh sangat menunggu inovasi dari kandidat agar bisa menyampaikan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita politik ketika maju bertarung sebagai kontestan dalam Pemilukada.
Jangan jadikan Covid19 ini membuat Ruang interaksi antara masayarakat dan kontestan dibatasi, harusnya ada regulasi yang dibuat untuk melindungi calon bisa menyampaikan apa yang menjadi cita-cita politik dengan lengkap dan masyarakat bisa menerima hal tersebut secara lengkap tidak sepotong-sepotong.
“Sekali lagi, kecurangan bukan hanya bisa ada pada kontestan tapi niat baik seluruh Aparatur pelaksana Pemilukada secara berjenjang sangat penting dalam menentukan seberapa besar nilai demokrasi tetap terjaga dalam pemilukada kali ini,” ujar Darman.
Diakhir diskusi, Darman meminta sikap humanisme kita pada akhir-akhir ini sedang di uji, sampai sebelumnya bahkan ada mayat ditolak untuk dikubur disatu wilayah. Jangan sampai ini terjadi pada saat kita melaksanakan Pemilukada serentak kali ini.
“Sebab itu Ansor Boltim mengusulkan ada Penambahan azas pelaksanaan Pemilukada serentak pada draft PKPU pelaksanan Pemilukada serentak kali ini yaitu dari sebelumnya 14 poin menjadi 15 di tembah dengan azas Humanis,” harap Darman.
Berbeda dengan narasumber lainnya, Ketua Netfid Sulut Yardi Harun menyampaikan penolakan atas Pilkada serentak yang direncanakan tanggal 9 desember mendatang sebagaimana opsi pertama oleh KPU RI, kemudian dibahas Pemerintah RI dan DPR RI oleh komisi II.
Yardi membeberkan alasan netfid melakukan penolakan terkait masalah Pilkada di tahun 2020 dan harusnya pelaksanaan Pilkada dilakukan pada 2021 semata-mata untuk kepentingan masyarakat, kepentingan negara dan kepentingan bersama.
“Kita tidak harus sekedar melihat dari perpektif penyelenggara yang secara normative menjelaskan ada penerapan protocol kesehatan, negara sampai hari ini jika dievaluasi secara nasional grafik covid itu mengalami peningkatan ribuan yang terpapar Covid-19,” ujar Yardi Harun.
Sedangkan di Sulawesi Utara akumulasi peningkatan Covid-19 sudah mencapai 3oo an orang yang terpapar, dan di Sulut tidak mengalami penurunan sehingga pertimbangan ini yang diambil Netfid Sulut untuk menolak Pilkada hingga angka penurunan Covid-19 jelas adanya.
“Kita ketahui bersama pelaksanaan Pilkada bukan hanya pemilihan Bupati atau Wali Kota namu juga pemilihan Gubernur, Saya kira ada hal-hal yang perlu diantisipasi misalnya di Kabupaten Kota yang dianggap zona merah perlu diperhatikan,” kata Yardi.
Menurut Yardi juga, inkonsistensi pemerintah mengeluarkan kebijakan merupakan pendidikan politik yang buruk bagi masyarakat, terutama masyarakat lokal, berbeda dengan mereka yang berada di skala nasional mungkin terakomodir harapan-harapan mereka.
“Bila hari ini Pelaksana Pilkada harus tetap dilaksanakan, berarti negara dalam hal ini pemerintah, komisi II DPR RI dan KPU sudah melanggar prinsip-prinsip pemilu yang mempunyai harapan besar masyarakat Indonesia,” kata Yardi.
Sementara itu, Ketua KPU Boltim Jamal Rahman menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan dalam diskusi semalam karena gangguan jaringan yang dialaminya di Desa Buyat.
“Mohon maaf, sejak siang tadi, signal di Buyat kurang bagus. Saya berterimakasih, netfid Boltim sudah memberi kesempatan, untuk bersama dalam diskusi ini,” ujar Jamal Rahman.
Dalam penyampaian diskusinya Jamal melihat situasi ini dalam dua perspektif yaitu sebagai Masyarakat umum dan sebagai penyelenggara. Di berbagai media massa dan media Sosial tersaji berbagai narasi dan argumentasi yang pesimis maupun optimis terkait penyelenggaraan pemilihan serentak 9 Des 2020 nanti.
“Tentu sebagai penyelenggara kami harus optimis untuk menyelenggarakan pemilihan ini. Saat ini, meski di tengah situasi yang sulit diprediksi terkait perkembangan pandemi ini, KPU Boltim tetap bekerja dengan prinsip-prinsip penyelenggara,” sambung Jamal.
Kata Jamal, KPU Boltim sedang melakukan konsolidasi internal, meskipun saat ini lembaga Adhoc (PPK) sedang dalam posisi non aktif, namun pihaknya berterima kasih kepada PPK yang bersedia membantu KPU untuk melakukan pengecekkan melalui telepon terkait kondisi kesehatan dan kesediaan teman-teman PPK dan PPS meski belum dilantik, untuk kembali aktif bekerja ketika tahapan resmi dilanjutkan.
Jamal juga sependapat dengan penyampaian pimpinan Bawaslu, bahwa Pilkada adalah agenda kita bersama. Dan menjadi tanggung jawab bersama, namun KPU sebagai penyelenggara teknis dan Bawaslu dan jajarannya tentu adalah unsur yang paling aktif, dan rentan terpapar virus covid-19 ini.
“Pesan saya; mari kita bersama-sama menghadapi situasi ini dengan penuh kesadaran dan juga tanggung jawab, dengan menjadi contoh di lingkungan masing-masing, sebagai individu yang tertib menerapkan anjuran penerapan pencegahan covid-19,” tambahnya.
Diakhir narasi Jamal, sebagai penyelenggara, kita diharapkan tidak lagi membenturkan pandangan; apakah kita memilih untuk mengedepankan demokrasi atau kesehatan dan keselamatan masyarakat, sebab Pemilu atau Pemilihan adalah jalan utama demokrasi, dan agenda Pemilihan harus kita jalankan sebagai sebuah ikhtiar untuk memajukan demokrasi.
Di sisi lain, kesehatan dan keselamatan harus kita utamakan. Karenanya dibutuhkan tingkat kedewasaan dan kebijakan individu agar tidak membahayakan diri serta orang lain saat menjalankan tugas penyelenggara.
“Saya sempat menyimak sebagian penyampaian dari pemateri lain. Terimakasih kepada ketua Netfid Indonesia dan Pimpinan Bawaslu Sulut, dan ketua Ansor Boltim, yang sudah menyampaikan beberapa poin yang kami catat sebagai masukkan yang sangat bermanfaat bagi kami KPU Boltim,” tutup Jamal Rahman.
Adapun dalam diskusi daring menghadirkan berbagai elemen masyarakat baik dari kalangan penyelenggara pemilu, pelaku organisasi kepemudaan, praktisi partai politik, dan juga media massa.
(RiswanHulalata)