Boltim, BeritaManado.com – Lembaga pemantau Pemilu, Network for Indonesian Democratic Society (Netfid) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar diskusi dalam jaringan (Daring) melalui aplikasi meeting zoom dengan tema Pilkada Boltim di Tengah Pandemi Covid-19, Sabtu (06/06/2020) malam.
Netfid menghadirkan 4 narasumber yakni, Anggota Bawaslu Provinsi Sulut Awaluddin Umbola, Ketua Netfid Sulut Yardi Harun, Ketua KPU Boltim Jamal Rahman, Ketua GP Ansor Boltim Darman Dg Matara dan juga mendapat pengantar dari Ketua Netfid Indonesia Dahliah Umar yang dipimpin moderator Rzki Bachmid.
Dahlia Umar Ketua Netfid Indonesia membuka diskusi dengan menyampaikan, forum diskusi daring ini sangat baik sekali, apalagi tema diskusi membahas tentang pandangan penyelenggara baik KPU dan Bawaslu terkait Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19.
“Meski pada awalnya pilkada ditunda, namun akhirnya Pilkada diselenggarakan juga dengan mengedepankan protocol kesehatan karena penting memitigasi penanganan pencegahan Covid-19 dalam pelaksanan Pilkada,” kata Dahlia Umar.
Menurut Dahlia, sebagai lembaga pemantau, tantangan KPU dan Bawaslu sangat besar karena akan memastikan dari segi keamanan dan kesehatan, apalagi adhock penyelenggara ditingkat bawah harus paling depan mengajarkan masyarakat tentang protocal penyelenggaran pemilu di tengah pandemic.
“Resikonya, apakah KPU sudah siap segala infratstruktur dalam menyelenggarakan Pilkada, karena nantinya daerah juga akan membuat juknisnya sendiri, Bagaimana potensi pelanggaran, apalagi sekarang ekonomi masyarakat menurun, rawan politik uang dan politik sembako,” ucap mantan Ketua KPU DKI Jakarta ini.
Ia berpesan, di masa pandemi Covid-19, kampanye politik uang sangat rentan, juga resiko keamanan masyarakat apabila terjadi kumpulan massa dalam penyelenggaraan Pilkada nanti.
Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Awaluddin Umbola saat diberikan kesempatan berbicara oleh moderator menegaskan, telah siap ikut mensukseskan penyelenggaraan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 di Sulawesi Utara.
Kata Awaluddin, pihaknya sejak kemarin sampai hari ini telah membahas soal penyelenggaran Pemilihan kepala daerah di tengah Pandemi COvid-19, baik dari segi infrastruktur penyelenggara hingga anggaran yang diperuntuhkan untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi di tengah pandemi.
“Memang ada catatan-catatan kritis sesuai hasil rapar dengar pendapat, yang mana Pemerintah siap dengan penyelenggaraan Pemilu terkait APD, namun kini kembali diserahkan kepada penyelenggara di Provinsi maupun di daerah soal Alat Pelindung Diri, sementara di Sulut ada 2 ribu penyelenggara yang perlu APD,” ujar Awaluddin.
Menurut Umbola yang juga mantan Ketua KPU Boltim ini mengatakan, yang terpenting dalam pengawasan pemilu tahun ini, di masa pandemic Covid-19 adalah bagaimana penyelenggara mengawasi dirinya sendiri.
“Sesungguhnya pengawasan dalam pemilu kali ini, yang kami awasi itu diri kami sendiri. Karena berpotensi melanggar adalah orang-orang di dekat kami. Sehingga perlu pengertian yang lebih kepada masyarakat karena masyarakat pemegang penuh apa yang kami awasi dan tindaki,” ungkap Umbola.
Selain itu juga, Awaluddin Umbola meminta kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten untuk memikirikan anggaran penyelenggara yang merupakan amanat konstitusi dalam mensukseskan Pemilu tahun 2020 ini.
Sementara itu Ketua GP Ansor Boltim Darman dg Matara dalam sikapnya sebagai Organisasi masyarakat sangat bergantung pada sikap optimisme pemerintah dan aparatur penyelenggara. Kalau Pemerintah dan aparatur bersikap tegas optimis berhasil dalam pelaksanaan Pemilukada serentak maka masyarakat tinggal melaksanakan apa yang menjadi sebuah keputusan dalam bentuk regulasi.
Selain aparatur Penyelenggara secara berjenjang, masyarakat sungguh sangat menunggu inovasi dari kandidat agar bisa menyampaikan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita politik ketika maju bertarung sebagai kontestan dalam Pemilukada.
Jangan jadikan Covid19 ini membuat Ruang interaksi antara masayarakat dan kontestan dibatasi, harusnya ada regulasi yang dibuat untuk melindungi calon bisa menyampaikan apa yang menjadi cita-cita politik dengan lengkap dan masyarakat bisa menerima hal tersebut secara lengkap tidak sepotong-sepotong.
“Sekali lagi, kecurangan bukan hanya bisa ada pada kontestan tapi niat baik seluruh Aparatur pelaksana Pemilukada secara berjenjang sangat penting dalam menentukan seberapa besar nilai demokrasi tetap terjaga dalam pemilukada kali ini,” ujar Darman.
Diakhir diskusi, Darman meminta sikap humanisme kita pada akhir-akhir ini sedang di uji, sampai sebelumnya bahkan ada mayat ditolak untuk dikubur disatu wilayah. Jangan sampai ini terjadi pada saat kita melaksanakan Pemilukada serentak kali ini.
