Subang, BeritaManado.com — Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI terus mendorong program penguatan kemandirian fiskal daerah.
Dalam rangka hal tersebut, Sabtu (4/6/2022) Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri RI menyampaikan strategi penguatan kemandrian fiskal daerah.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri RI Agus Fatoni, menguraikan strategi penguatan kemandirian fiskal daerah dalam Seminar bertajuk “Strategi Menguatkan Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah”.
Kegiatan tersebut dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang Jawa Barat bekerja sama dengan Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Subang bertempat di Dayang Sumbi Convention Hall, Ciater, Subang, Jawa Barat, Sabtu (4/6/2022).
Seminar dilaksanakan secara hybrid, dengan tatap muka dan melalui zoom meeting, dimana kegiatan juga dapat diikuti melalui chanel youtube Pemerintah Kabupaten Subang.
Hadir juga dalam kegiatan tersebut Bupati Subang, Sekretaris Daerah, Asisten, Direktur atau pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, pejabat eselon tiga dan eselon empat dijajaran Pemkab Subang.
Pada kesempatan tersebut, Agus Fatoni menjelaskan bahwa Kabupaten Subang punya potensi besar, namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Subang hanya sekitar 20 persen saja.
“Subang punya potensi, lokasinya strategis, ada berbagai infrastruktur yang sudah dibangun dan ini potensi yang luar biasa dan harus dimanfaatkan,” kata Fatoni.
Fatoni juga memberikan arahan mengenai bagaimana sumber daya yang ada, mengelola potensi, potensi daerah yang bisa dikelola dengan baik.
Lebih lanjut dikatakan Fatoni, abwha peningkatan PAD dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah.
Setelah itu dapan diambil langkah untuk mengoptimalkan BUMD, yang harus dikelola dengan baik, agar bisa berkontribisi pada peningkatan PAD.
“Perlu dilakukan optimalisasi pajak dan retribusi daerah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi berarti memperluas pajak daerah dan retribusi daerah yang belum dipungut dan intensifikasi berarti mengoptimalkan yang sudah dipungut,” jelasnya.
Namun demikian, Fatoni menggaris bawahi bahwa uang bukan segala-galanya dalam mengelola pemerintahan.
“Kita perlu anggaran, namun yang tidak kalah penting adalah SDM. SDM menjadi faktor kunci dalam mengelola pemerintahan,” ungkap Fatoni.
Diilustrasikan Fatoni, bahwa dalam membuat Perda itu perlu anggaran ratusan juta. Kalau tidak ada anggaran, Perda juga bisa kok dikerjakan. Tidak perlu uang banyak, karena itu bisa bekerjasama dengan perguruan tinggi atau pihak lain serta dibahas dalam pertemuan-pertemuan.
Fatoni pun kembali mendorong kepala daerah Kabupaten Subang untuk berkreasi agar PAD di daerahnya bisa meningkat.
“Kata kunci peningkatan kemandirian fiskal adalah memanfaatkan seluruh potensi yang ada, sumber daya alam dan sumber daya manusia, tingkatkan kapasitas SDM, lakukan inovasi dan kreatif,” tandas Fatoni.
(***/Frangki Wullur)
