Ratahan – Sejumlah masyarakat berharap Dinas PU Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) tetap konsisten dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh para Kontraktor.
Hal tersebut sangat penting dilakukan sehingga berbagai paket proyek yang sementara dan akan dikerjakan di daerah ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai bestek.
“Dinas PU harus menjalankan fungsinya dengan baik. Karena tidak bisa dipungkiri banyak kontraktor nakal saat ini. Dimana dalam melakukan pekerjaan mereka hanya merancang keuntungan yang tinggi dan mengesampingkan akan bestek yang ada. Sehingga hasilnya hanya asal jadi dan tidak sesuai dengan dana yang disukurkan pemerintah,” kata Ferdinan Powa salah satu warga Mitra.
Lanjut dia meminta Dinas PU untuk memberikan sanksi tegas terhadap kontraktor yang lalai dalam mengerjakan proyek. Apalagi jika pekerjaan yang dihasilkan tidak sesuai, “hal ini penting sehingga akan memberikan efek jerah bagi kontraktor yang naka,” tukasnya.
Dinas PU sendiri melalui sekretaris Joppie Kalumata menegaskan, pihaknya sudah menjalankan fungsi sesuai dengan ketentuan. “Semua kita awasi, termasuk kontraktor yang tidak taat aturan. Dan mengenai sanksi itu pasti dilakukan. Diantaranya dengan melakukan pemotongan anggaran bagi kontraktor yang mengerjakan proyek tidak sesuai,” terang Kalumata. (Rulan Sandag)
Ratahan – Sejumlah masyarakat berharap Dinas PU Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) tetap konsisten dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh para Kontraktor.
Hal tersebut sangat penting dilakukan sehingga berbagai paket proyek yang sementara dan akan dikerjakan di daerah ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai bestek.
“Dinas PU harus menjalankan fungsinya dengan baik. Karena tidak bisa dipungkiri banyak kontraktor nakal saat ini. Dimana dalam melakukan pekerjaan mereka hanya merancang keuntungan yang tinggi dan mengesampingkan akan bestek yang ada. Sehingga hasilnya hanya asal jadi dan tidak sesuai dengan dana yang disukurkan pemerintah,” kata Ferdinan Powa salah satu warga Mitra.
Lanjut dia meminta Dinas PU untuk memberikan sanksi tegas terhadap kontraktor yang lalai dalam mengerjakan proyek. Apalagi jika pekerjaan yang dihasilkan tidak sesuai, “hal ini penting sehingga akan memberikan efek jerah bagi kontraktor yang naka,” tukasnya.
Dinas PU sendiri melalui sekretaris Joppie Kalumata menegaskan, pihaknya sudah menjalankan fungsi sesuai dengan ketentuan. “Semua kita awasi, termasuk kontraktor yang tidak taat aturan. Dan mengenai sanksi itu pasti dilakukan. Diantaranya dengan melakukan pemotongan anggaran bagi kontraktor yang mengerjakan proyek tidak sesuai,” terang Kalumata. (Rulan Sandag)