MANADO, BeritaManado.com — Pro dan kontra terus berdatangan terkait rencana pemerintah pusat bakal mengambil kebijakan penghapusan tenaga honorer dalam waktu dekat.
Salah satu sikap kontra terhadap hal tersebut datang dari anggota DPRD Sulut Yusra Alhabsyi.
Kepada BeritaManado.com, anggota Komisi IV DPRD Sulut ini menilai, dari sisi upaya efisiensi tentunya sangat memahami itu hal tersebut.
“etapi ada hal yang harus dipahami oleh pemerintah pusat untuk bisa mempertimbangkan itu karena satu daerah dengan daerah lain beda permasalahannya,” ungkap Yusra Alhabsyi.
Contohnya, dijelaskan Alhabsyi, untuk kita di Sulut adalah soal guru dan tenaga kesehatan honorer.
“Khusus untuk hinorer di bidang guru saja di Sulut sekitaran 2000-an orang. Nah seandainya aturan ini ditetapkan seharusnya ada pra kondisinya, harus betul-betul menyiapkan guru-guru dan tenaga medisnya baru mengambil keputusan itu,” ungkapnya.
Jangan sampai, lanjut legislator BMR ini, kebijakan yang diambil untuk solusi malah jadi masalah.
“Dan saya yakin di Sulut itu bukan solusi, kalau memang itu dipaksakan maka saya sebagai legislator meminta Pemprov Sulut melakukan protes ke kementerian,” tegasnya.
Adapun solusi yang ditawarkan, lanjutnya, lewat PPPK yang penting diberlakukan sehingga mereka punya jaminan.
“Intinya harus ada pra rekondisi terlebih dahulu. Kebijakan ini memang masih dalam tahap pembahasan tetapi harus kita seriusi, jangan sampai sudah diputuskan baru ada penolakan atau masalah dari sana-sini,” tuturnya.
(AnggawiryaMega)
