Bahkan sudah digulirkan di ruang publik.
Dari seri data riset diketahui, publik terbelah untuk menyikapi hal tersebut.
Di Pilkada Brebes, 25 persenan sangat setuju dan setuju hak politik ASN dicabut.
Di Pilkada Kota Sukabumi, 24 persen.
Di pemilu nasional, 30 persen.
Di Pilkada 2020, 28 persen.
“Angka setuju cabut hak politik ASN masih di bawah 30 persenan. Namun, ini harus dicermati. Potensi kenaikan terlihat ada kenaikan”.
Agar angka itu tidak naik maka ASN, kata Dian, harus mematuhi regulasi yang ada.
Selain itu menolak jika ditarik ke arah dukung-mendukung kandidat, terutama oleh petahana.
Ini untuk mengembalikan marwah ASN sebagai pelayanan masyarakat.
Soalnya, kepercayaan masyarakat agar ASN netral di pemilu terbilang lumayan tinggi.
Di Brebes, 77 persen publik sangat setuju dan setuju ASN netral.
Di Pilkada Kota Sukabumi, 76 persen.
Di riset nasional 2019, 82 persen.
Di Pilkada 2020, 84 persen.
“Mayoritas publik, ingin ASN netral dalam pemilu” tambah Dian.
Begitu juga soal keterlibatan ASN dalam menyukseskan perhelatan pemilu.
Publik masih menaruh harapan.
