Jakarta – Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi, Senin (7/3/2016) mengikuti Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI itu diselenggarakan di Hotel Bidakara Jakarta.
Dalam Rakornas tersebut Jantje Sajow Mengusulkan agar Kemendagri secepatnya melakukan kajian dan menetapkan payung hukum untuk dijadikan dasar bagi para kepala daerah.
Hal itu terkait pengalokasian anggaran khusus bagi pihak Forkopimda dalam upaya penanganan konflik sosial di daerah.
“Saat ini pengawasan penggunaan keuangan daerah sudah sangat ketat. Dengan demikian kami kepala daerah agak kesulitan dalam mengambil kebijakan untuk mengalokasikan anggaran buat Forkopimda,” katanya.
Jantje Sajow juga mengusulkan agar pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk berkoordinasi dengan para Kepala Daerah dalam penerbitan Sertifikat Tanah di daerah perbatasan wilayah Kabupaten dan Kota.
“Jangan sampai terjadi seperti di Sulut, dimana pihak BPN Kota lain menerbitkan Sertifikat Tanah di wilayah Kabupaten Minahasa” ungkap Jantje Sajow yang disambut tepuk tangan meriah oleh semua peserta yang hadir.
Rakornas yang dibuka Sekjen Kemendagri Dr Yuswandi A Tumenggung ini diikuti oleh para Gubernur, Bupati, Wali Kota dan Kaban Kesbangpol se-Indinesia.
Sementara materi berturut-turut dibawakan Panglima TNI, Asops Kapolri, Deputi II BIN, Deputi I BNPT dan ditutup secara resmi oleh Mendagri Tjahyo Kumolo SH. (***/frangkiwullur)
