MANADO—Kebijakan Pimpinan DPRD Sulut, Meiva Lintang yang seolah terus mengisinkan para wakil rakyat Sulut untuk melakukan studi banding ke luar daerah, kembali ditanggapi dengan sinis legislator Sulut dapil Bolmong Raya, Benny Rhamdani.
Dimana menurut politisi yang tidak suka jalan-jalan keluar daerah ini, kebijakan Ketua DPRD Sulut tersebut sangat tidak tepat dan perlu dikaji. Kerena bagi Brani sapaan akrab Rhamdani, ada baiknya Ketua Deprov membatasi perjalanan dinas atau studi banding, dan mengalihkan anggaran tersebut untuk reses.
“Dari awal saya mewacanakan, alokasi anggaran untuk reses perlu ditambah, karena anggaran ini manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Tapi bagaimana dana reses ini menjadi besar dengan tidak mengganggu komposisi dan struktur keuangan daerah, maka caranya mengurangi dana perjalanan luar daerah (studi banding),” kata Brani, Sabtu (13/8).
Jadi menurut Brani, strukturnya, hanya peralihan atau pergeseran dari alokasi dana DPRD, dari dana perjalanan dinas ke dana reses. Pasalnya, lanjut Brani, yang dituntut masyarakat saat ini adalah pengalokasian dana atau political budgeting yang pro rakyat, dimana salah satunya pengalokasiannya adalah untuk sektor publik.
“Bagaimana juga pemerintah mewujudkan good governance dan clean governance, itu mengalokasikan anggaran yang efisien dan efektif, dengan tidak ada pemborosan keuangan,” ujar Brani.
Sebelumnya diberitakan, untuk tahun 2011 ini saja, terhitung sejak Januari-Agustus, perjalanan dinas anggota DPRD dikabarkan sudah dilakukan dilakukan 183 kali per rombongan, dua di antaranya keluar negeri. Adapun perkiraan anggaran yang sudah tersdot ke studi banding kurang lebih Rp2,6 miliar, yang terbagi atas Rp1,4 miliar untuk SPPD dalam negeri dan Rp1,2 miliar untuk SPPD luar negeri.
“Tingginya intensitas perjalanan dinas yang dilakukan pimpinan dan anggota Deprov Sulut ini, patut dipertanyakan,” ujar pengamat politik Sulut, Taufik Tumbelaka. (is)
