Manado, BeritaManado.com – Disela-sela agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD Sulawesi Utara, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Billy Lombok angkat bicara terkait persoalan koprah pada Selasa lalu (31/7/2018).
Kepada BeritaManado.com, Billy mengatakan bahwa persoalan koprah memang sangat memiriskan. Menurutnya, harus ada jalan keluar terbaik, dan untuk mencari jalan keluar terbaik semuanya harus duduk bersama. Billy Lombok menjelaskan pihak pemerintah mengatakan bahwa hal tersebut tergantung harga pasar, sedangkan pihak petani itu menyatakan bahwa tentu harus ada peranan pemerintah.
“Saya usulkan Komisi II untuk mengadakan Focus Group Discussion antara stakeholder terkait, yakni antara Komisi II, Pemerintah dan dalam hal ini juga para petani. Supaya masing-masing bisa clear dan jelas atau juga bisa dilibatkan dengan para pengusaha agar tahu apa yang menjadi jalan keluar,” tutur Billy Lombok.
Lanjut Billy Lombok, masalah ini jika dibiarkan dapat mengakibatkan perekonomian bergerak lambat.
“Kami minta dari pihak pemerintah juga proaktif, tapi langkah-langkah kedepan kita akan meng-approach, kita akan mendorong lebih khusus ini persoalan Komisi II agar membuat suatu forum FGD dimana supaya ada jalan keluar disitu,” tutup Billy Lombok.
(PaulMoningka)
Manado, BeritaManado.com – Disela-sela agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD Sulawesi Utara, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Billy Lombok angkat bicara terkait persoalan koprah pada Selasa lalu (31/7/2018).
Kepada BeritaManado.com, Billy mengatakan bahwa persoalan koprah memang sangat memiriskan. Menurutnya, harus ada jalan keluar terbaik, dan untuk mencari jalan keluar terbaik semuanya harus duduk bersama. Billy Lombok menjelaskan pihak pemerintah mengatakan bahwa hal tersebut tergantung harga pasar, sedangkan pihak petani itu menyatakan bahwa tentu harus ada peranan pemerintah.
“Saya usulkan Komisi II untuk mengadakan Focus Group Discussion antara stakeholder terkait, yakni antara Komisi II, Pemerintah dan dalam hal ini juga para petani. Supaya masing-masing bisa clear dan jelas atau juga bisa dilibatkan dengan para pengusaha agar tahu apa yang menjadi jalan keluar,” tutur Billy Lombok.
Lanjut Billy Lombok, masalah ini jika dibiarkan dapat mengakibatkan perekonomian bergerak lambat.
“Kami minta dari pihak pemerintah juga proaktif, tapi langkah-langkah kedepan kita akan meng-approach, kita akan mendorong lebih khusus ini persoalan Komisi II agar membuat suatu forum FGD dimana supaya ada jalan keluar disitu,” tutup Billy Lombok.
(PaulMoningka)