MANADO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah, benar-benar digurui Pemprov Sulawesi Utara perihal tatacara pengelolaan keuangan yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Bertempat di ruang paripurna DPRD Sulut, Jumat (15/04) pagi, pemerintahan daerah Sulut menampilkan Ketua DPRD Meiva Salindeho-Lintang STh, Assisten III Sekdaprov Gemmy Kawatu, Kepala Inspektorat Jeffry Korengkeng, Kabag Akuntansi Biro Keuangan Pemprov Sulut, Zainudin SE.Ak dan Bank Sulut yang dipimpin Ricky Lintang. Sementara pihak DPRD Kalteng diwakili komisi A dipimpin Ketua Komisi Yohanes Fredy Ering, didampingi Inspektur Provinsi Kalteng, Efrensia L.P Umbing.
Dijelaskan secara rinci teknis pengelolaan keuangan oleh Kepala Bagian Akuntasi Biro Keuangan Pemprov Sulut, Zainudin, dimulai tahun 2008 dengan perekrutan pegawai baru dengan dasar pendidikan akuntansi disebar ke semua SKPD.
“Setelah meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sejak tahun 2005 sampai 2008, maka dilakukan berbagai terobosan yang merupakan komitmen kuat Pak Gubernur SH Sarundajang dan DPRD melalui sistem pengelolaan keuangan terkontrol, tak terkecuali siapapun dapat melanggar sistem itu,” tukas Zainudin.
“Tahun 2008 sempat ada kesalahan penganggaran. Tahun 2009 dibenahi dengan cara penyusunan anggaran melalui sekretariat evaluasi untuk pembuatan RKA. Sementara di tingkat SKPD hampir semua memiliki akuntan. Di biro keuangan sendiri ada enam akuntan, serta semua pegawai di bagian keuangan dididik khusus,” tuturnya.
Ditambahkannya, pihaknya juga melaksanakan pertemuan rutin setiap bulan berupa rekonsiliasi di biro keuangan, sekaligus konsultasi dan evaluasi bersama SKPD-SKPD. (jry)
