MANADO – Beberapa keputusan dihasilkan pada rapat kerja Badan Legislasi Daerah (Balegda) bersama Pemprov Sulut, Selasa (19/04), di Kantor DPRD Sulut, terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Sulut 2011.
Dijelaskan Ketua Baleg DPRD Sulut, Victor Mailangkay SH. MH, pembahasan lima buah Ranperda oleh pihak eksekutif harus dilengkapi naskah akademik. “Dan pihak eksekutif telah melengkapi dan akan mengajukan dalam waktu dekat ini yaitu Ranperda tentang Pajak Daerah, Ranperda tentang Retribusi Daerah, Ranperda tentang DAS Tondano, Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis daerah. Nah ini semua akan dilengkapi dengan naskah akademik sebelum dibahas,” ujar Mailangkay.
Selanjutnya pembuatan Prolegda 2011 dengan memasukkan tujuh usulan dari pihak eksekutif dan lima usulan inisiatif dewan, akan ditetapkan melalui keputusan gubernur yang berlaku terhitung mulai Januari 2011.
Pembuatan dan penetapan Prolegda 2012 akan ditetapkan paling lambat bulan September 2011 atau sesaat sebelum pembahasan APBD 2012.
Tentang pembahasan organisasi perangkat daerah yang bernama Badan Pengelolah Perbatasan Provinsi Sulut, dituangkan dalam bentuk Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah. Dalam Perda ini minimal ada dua hal yang baru yaitu, Biro Keuangan ditingkatkan menjadi Badan Keuangan dan Aset, dan Badan Perbatasan yang sebelumnya masih Keputusan Gubernur menjadi Perda.
Prosedur tetap (protap) tentang pembahsan Perda usul inisiatif dewan, protap tentang pembahasan Perda usulan prakarsa gubernur, pembahasan Perda APBD, protap dan pembahasan Perda APBD Perubahan, protap tentang pembahasan dan penetapan laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur tahunan dan lima tahunan, serta berbagai kegiatan yang melibatkan dewan dan eksekutif akan dibuat protap. Rancangan protap oleh eksekutif kemudian disampaikan pada rapat Baleg dan eksekutif pada bulan Juni 2011.
Kesepakatan lima Perda inisiatif dewan yang masuk dalam Prolegda tahun 2011, yaitu Ranperda Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulut, Ranperda tentang Pedoman Penyusunan Prolegda, Ranperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, Ranperda tentang Perlindungan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah di Daerah, dan Ranperda Perubahan Perda Nomor 18 Tahun 2000 tentang Penanggulangan Mabuk di Sulawesi Utara.
Evaluasi Perda-Perda yang sudah ditetapkan selama ini dan masih berlaku akan dilaksanakan setelah selesai pembahasan lima buah Ranperda dan akan dibahas pada bulan Juni 2011, dan pembahasan itu pada tiga pengelompokan yaitu, perda-perda yang masih relevan dan masih berlaku, perda-perda yang sudah tidak relevan dan karenanya perlu dicabut, dan perda-perda yang sebagian masih relevan dan sebagian tidak relevan perlu diubah.
Rapat kerja ini dihadiri Sekprov Rahmat Mokodongan, Asisten I Sekdaprov Mecky Onibala, Karo Hukum Christian Talumepa, kepala biro organisasi dan kepala biro pemerintahan. (jry)
