MANADO – Sorotan masyarakat terhadap persoalan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) dan dugaan penyimpangan Aliran Dana Proyek Pembangunan Gedung Intalasi Gawat Darurat serta Pusat Studi Jantung (PSJ) milik Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Kandou Manado akhirnya ditanggapi Komisi IV bidang Kesejahteraan Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut dengan menggelar hearing bersama Direktur Utama (Dirut) RSUP, dr Fione Pangemanan Msi beserta jajaran direksinya.
Sebagaimana pantauan wartawan di lapangan langsung ke RSUP Kandou, Rabu (30/03) siang tadi. Dalam hearing tersebut, Ketua Komisi IV, Profesor Jopie Paruntu yang didampingi wakil ketua komisi, Idrus Mokodompit, sekretaris Ivonne Bentelu serta anggota Benny Rhamdani, membeber sejumlah informasi dari masyarakat terkait persoalan di RSUP mulai dari dugaan mal praktik, masalah IPL, serta dugaan penyimpangan bantuan dari Korea.
Namun hearing ternyata tak berjalan lama, pasalnya Dirut RSUP membantah semua dugaan tersebut sehingga Dirut mengajak Komisi IV untuk melakukan tinjauan langsung di lokasi IPL dan pembangunan gedung bermasalah di kompleks RSUP.
Dalam tinjauan di lapangan, Dirut RSUP langsung memberikan penjelasan soal proses IPL dan rencana pembangunan gedung IGD dan PSJ.
“Memang ada banyak kelemahan dan kekurangan dari menejemen, hanya saja kami terus berusaha dan berupaya untuk melakukan perbaikan, kemudian seperti yang kita lihat bersama, IPL tak ada masalah seperti yang dikabarkan, bahkan kami berencana untuk menambah lagi Biodetox dan Insenerator, guna meningkatkan operasi IPL yang lebih baik, sedangkan untuk PSJ tinggal menunggu proses pencairan dan menunggu proses tender dilaksanakan,” ujar Pangemanan.
Dikesempatan yang sama, Paruntu bersama Rhamdani menjelaskan dengan
adanya penjelasan terperinci dan kunjungan lapangan seperti ini seakan
menjelaskan tak ada masalah. “Semuanya telah diklarifikasi langsung oleh Dirut, dan telah ada itikad baik dari Dirut untuk terus melakukan perbaikan kinerja dari Direksi RSUP,” tutur keduanya.
Hanya saja, Rhamdani menerangkan dirinya meminta komisi untuk mengeluarkan rekomendasi agar ada pemeriksaan ahli terhadap kadar air dari hasil IPL untuk menjawab dugaan masyarakat soal adanya kadar racun dalam air tersebut. (jry)
