Manado, BeritaManado.com — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Hendry Walukouw memberikan sejumlah catatan pada rapat pembahasan LKPJ Gubernur Sulut tahun 2023.
Menurut Hendry, catatan-catatan tersebut merupakan hasil evaluasi Pansus LKPJ yang harus menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Sulut.
“Pertama terdapat 2000 hektar wilayah kumuh yang tersebar di beberapa Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara, kemudian yang diperlukan berdasarkan evaluasi adalah master plan drainase, untuk Kabupaten dan Kota se Sulawesi Utara,” ungkap Hendry Senin, (29/4/2024) di ruang rapat DPRD Provinsi Sulut.
Hendry pun memberikan contoh pembangunan jalan kawasan ekonomi khusus di desa Wasian yang sudah ada pelebaran, dan karena sudah ada pelebaran, drainasenya di tutup dan akhirnya mengakibatkan terjadinya banjir.
“Ini karena tidak ada master plan drainase. Nah ini perlu dipikirkan menyangkut juga dengan dinas terkait,” sorot Hendry.
Tak sampai di situ saja, Hendry juga mengungkap pembebasan lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang yang sampai tahun 2024 masih terkatung-katung akibat keterlambatan dari panitia lokal di Kabupaten Minahasa Utara.
“Setau saya anggrannya untuk pembebasan lahan ditata pada APBD tahun 2024 kurang lebih 25 miliar, tapi sampai bulan keempat belum ada tindak lanjut juga sampai sekarang yang tahun 2023 menimbulkan silpa, dan dikuatirkan kalau ini lambat, 2024 juga akan menimbulkan Silpa,” ucap Hendry.
Hendry juga menitipkan catatan kepada kepala dinas ESDM terkait dengan pengurusan izin pertambangan di Sulut.
“Saya berkali-kali sampaikan di beberapa kesempatan pada paripurna terkait pengurusan perpanjangan izin pertambangan dimana sejak tahun 2023 sampai saat ini belum keluar atau belum selesai, ini kiranya juga menjadi perhatian agar dapat di tindak lanjuti,” tutup Hendry.
(Erdysep Dirangga)
