Manado – Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw menyebutkan, banyak kewenangan Kabupaten/Kota terkait dengan ijin-ijin telah ditarik ke Provinsi antara lain pertambangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perhubungan, kesehatan, termasuk Lingkungan hidup.
Menurut Steven hal tersebut menandakan Negara ini selama dua dekade ini sinkronisasi antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi dianggap tidak berjalan dinamis alias masih kurang.
“Dengan kondisi demikian mestinya Bupati/Wali Kota wajib setiap dua minggu datang berkoordinasi di Pemprov agar jalannya pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan lancar,” ujarnya.
Karena itu dia berharap pemerintah Kabupaten/Kota harus menganggap penting koordinasi dengan Pemprov sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah dalam segala aspek.
Sehingga semua daerah bisa sama-sama maju dan tidak ada yang ketinggalan.
“Saya rasa dengan ditariknya kewenangan itu ke Provinsi maka Kabupaten/Kota akan rajin berkoordinasi di Pemprov,” jelas Steven (*/rizath polii)
