Manado – Personil DPRD Manado, Arthur Paat menilai penyaluran Bantuan Sewa Hunian Sementara (BSHS) bagi korban bencana di Kota Manado berindikasi kecurangan dan tidak tepat sasaran.
“Kalau syarat agar dapat BSHS hanya menunjukkan kwitansi sewa rumah dan surat keterangan Lurah atau Pala, ini kurang tepat. Karena kalau ada warga yang memiliki kedekatan dengan Pala atau Lurah, maka surat tersebut dengan mudah diperoleh. Sedangkan mungkin warga yang tidak dekat dengan pemerintah setempat akan sulit mendapat bantuan BSHS. Ini bisa dikaitkan dengan unsur suka dan tidak suka (Like and Dislike),” tutur Paat.
Politisi partai Hanura ini pun mengusulkan agar pemerintah kota dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selaku instansi teknis melakukan verifikasi kembali terhadap data-data penerima bantuan, sekaligus melakukan peninjauan langsung dilapangan.
“Praktek kolusi atau pelanggaran bisa saja terjadi. Untuk menghindari praktek kecurangan dan timbul rasa kecemburuan ditengah masyarakat, sewajibnya BPBD melakukan verifikasi data dan croscek langsung dilapangan, apabila warga tersebut layak sebagai penerima bantuan baru dana BSHS ini diserahkan,” tandas Paat. (leriandokambey)
