AMURANG – Fantastis!! APBD kabupaten Minahasa Selatan berjumlah Rp 408 miliar, setengahnya untuk pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Minsel. Hal ini terungkap setelah mendapatkan data jumlah PNS di Minsel di bagian Organisasi dan Tatalaksana (Ortal). Tercatat sebanyak 5.219 PNS di Minsel.
“Pembayaran gaji sudah termasuk tunjangan pegawai mencapai Rp 220 miliar. Dan alokasi terbesarnya ada di DAU jumlahnya Rp 331 miliar, sisanya untuk biaya operasional,” ungkap Drs James Tombokan, Plt Asisiten III Setdakab Minsel kepada beritamanado, sore tadi.
Ketika disentil soal moratorium penerimaan CPNS, kata Tombokan, merujuk pada pernyataan Kepala Bagian Ortal Drs. Cornelius Mononimbar bahwa memang diperkirakan sejalan dengan apa yang dikatakan Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu.
“Saya masih ingat saat rakor perdana bersama seluruh kepala-kepala SKPD pada Januari lalu, sempat bupati menyinggung soal jumlah PNS yang sudah melebihi kapasitasnya. Dan rencananya untuk sementara akan dihentikan penerimaan CPNS di Minsel. Ternyata apa yang diungkapkan bupati Tetty Paruntu benar adanya, sebagaimana saat ini kita dengar moratorium dari pemerintah pusat akan memberhentikan sementara penerimaan pegawai. Dimana sudah banyak membebani keuangan negara dan sudah tidak lagi efisien dan efektif lagi pada beberapa posisi,” ucap Tombokan.
Perlu diingatkan kembali sebagaimana moratorium pemerintah pusat bahwa ada beberapa bidang memang butuh diisi seperti bidang keahlian dokter ahli, dokter umum, tenaga medis dan bidang keahlian lainya antara lain guru Matematika, IPA dan teknologi informatika serta pengganti pensiun.
“Jadi sama sekali bukan dihentikan, tetapi menahan sementara pada tahun ini sambil mengkaji kembali jumlah PNS serta sistem penerimaan yang tepat,‘’ jelasnya.
Ditambahkan pula oleh Tombokan, melihat dari topografi daerah ini dan pembayaran berasal dari DAU APBD Minsel itu memang sudah melebihi kapasitasnya. Meski dari sisi profesionalitas masih ada bidang yang dinilai perlu ada penambahan.
“Kan Minsel ada program Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang tersebar di setiap desa. Nah tenaga kesehatan dan dokter masih sangat dibutuhkan,” pungkasnya. (ape)
Adano deng Ontet. Itulah torang pe negeri tercinta pe keadaan skarang ini. Doi2 APBD/APBN cuma maso ka banyak pejabat2 deng dorang pe kenalan2 di banyak proyek2. Masyarakat cuma trima depe sisa: jalan2 rusak/balobang, listrik mati2, sgala urusan publik musti bayar2, deng banyak lei.
Kapan itu SULUT akan bebas dari samua itu???? Kapan??? sambil manangis…
Bayar-bayar pa dorang…nintau dorang pe karja cuma ja pi baku nae…. hantam bleeeehhh…..
Ceng, coba anang liat reken-reken brikut ini:
Taruh jo torang ambe patokan ratio junmlah PNS/Jumlah penduduk national itu sekitar 1.9%. JAdi Tu stengah APBD da bayar pa tu 1.9%(PNS) kong stengah lagi bayar ke 98%(Rakyat).
Blum lei dari tu 98% itu dorang ja se abis nda karuang mulai dari pakaian dinas, perjalanan dinas, mobil dinas baru, rumah dinas baru. Kong tambah lei tu ja catut2 deng korupsi KKN nepo….
Na kali akang jo tu dia…!
Itu kasus DAK 2010 di Minsel dengar2 somo ada kata tersangka2, kapan dang itu pengumuman pa publik? so lewat Lebaran ini. torang ada tunggu2 itu berita.
bukang main dang itu APBD Minsel 408 milyar. Pe banyak skali. Hanya itu gaji PNS lebe dari stengah. Dari jumlah itu brapa buat infrastruktur & kesejahtraan masyarakat? Deng… brapa banyak yang akan masuk ke kantong2 pribadi pejabat2 di Minsel???