Bitung – LSM Sakti Kota Bitung mempertanyakan alokasi anggaran tripartit setiap tahunnya di APBD. Pasalnya menurut personil LSM Sakti, Petrus Rumbayar, alokasi anggaran tersebut belum tentu menyentuh para buruh di Kota Bitung dan diduga hanya dinikmati para pengurus tripartit serta pengurus buruh.
“Pengalokasian anggaran di APBD harus ada take and give. Nah skarang, apa yang telah dihasilkan tripartit terhadap Pemkot atau masyarakat. Tidak perlu masyarakatlah, apa kaum buruh selama ini merasakan alokasi anggaran tersebut,” kata Rumbayar, Senin (2/12/13).
Menurutnya, Rp80 juta saja tahun ini tidak jelas penggunaannya selain digunakan untuk Bimtek oleh para pengurus tripartit. Lalu di tahun 2014 nanti, malah pemerintah kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 juta yang dinilainnya sangat tidak masuk akal.
“Kalau memang tripartit bisa memberikan sesuatu coba tunjukkan lewat pertanggungjawaban dana Rp80 juta. Jangan hanya tahu meminta anggaran yang ujung-ujungnya hanya untuk kesenangan individu,” katanya.
Rumbayar mencontohkan, Kumintas Pelajar Perkotaan PNPM Kota Bitung yang tidak mendapat alokasi anggaran sepesrpun di APBD tapi mampu memberikan dan menunjukkan manfaat bagi masyarakat. “Nah apa yang tripartit berikan kepada buruh sehingga harus dialokasikan anggaran hingga ratusan juta di APBD,” katanya.
Dengan alokasi anggaran yang begitu besar kata Rumbayar sama saja memboroskan anggaran yang tidak jelas peruntukkannya. Sedangkan saat ini masih banyak yang membutuhkan alokasi anggaran untuk kepentingan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan.
“Dana tripartit harus dikaji karena peruntukannya tidak jelas,” katanya.(abinenobm)
Bitung – LSM Sakti Kota Bitung mempertanyakan alokasi anggaran tripartit setiap tahunnya di APBD. Pasalnya menurut personil LSM Sakti, Petrus Rumbayar, alokasi anggaran tersebut belum tentu menyentuh para buruh di Kota Bitung dan diduga hanya dinikmati para pengurus tripartit serta pengurus buruh.
“Pengalokasian anggaran di APBD harus ada take and give. Nah skarang, apa yang telah dihasilkan tripartit terhadap Pemkot atau masyarakat. Tidak perlu masyarakatlah, apa kaum buruh selama ini merasakan alokasi anggaran tersebut,” kata Rumbayar, Senin (2/12/13).
Menurutnya, Rp80 juta saja tahun ini tidak jelas penggunaannya selain digunakan untuk Bimtek oleh para pengurus tripartit. Lalu di tahun 2014 nanti, malah pemerintah kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 juta yang dinilainnya sangat tidak masuk akal.
“Kalau memang tripartit bisa memberikan sesuatu coba tunjukkan lewat pertanggungjawaban dana Rp80 juta. Jangan hanya tahu meminta anggaran yang ujung-ujungnya hanya untuk kesenangan individu,” katanya.
Rumbayar mencontohkan, Kumintas Pelajar Perkotaan PNPM Kota Bitung yang tidak mendapat alokasi anggaran sepesrpun di APBD tapi mampu memberikan dan menunjukkan manfaat bagi masyarakat. “Nah apa yang tripartit berikan kepada buruh sehingga harus dialokasikan anggaran hingga ratusan juta di APBD,” katanya.
Dengan alokasi anggaran yang begitu besar kata Rumbayar sama saja memboroskan anggaran yang tidak jelas peruntukkannya. Sedangkan saat ini masih banyak yang membutuhkan alokasi anggaran untuk kepentingan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan.
“Dana tripartit harus dikaji karena peruntukannya tidak jelas,” katanya.(abinenobm)