Manado – Kepala Daerah, baik itu gubernur, Wali Kota dan Bupati yang rencananya akan di pilih DPRD, maka secara demokrasi, itu akan mundur. Bakal terjadi pemaksulan demokrasi yang notabene negeri demokratis.
Dalam hal itu menurut Dr Jerry Massie PhD, Direktur Emrus Corner Sulut, agaknya sangat terkesan bagian antiklimaks sakit hati dari para elit merah-putih, setelah gagal menggugat pasangan Jokowi-Jk.
Kemudian isu pansus mengemuka maka muncul pula gerakan yang baru. Menurut kacamata politik Massie, itu bisa terjadi disintegritas ditengah masyarakat, selanjutnya akan ada sejumlah pejabat baik gubernur yang akan mundur terkait RUU kepala daerah dipilih oleh DPRD.
“Jadi secara substansi yang membuat grand design pemilihan langsung mereka inilah yang juga menolak hal tersebut. Barangkali akan muncul mafia-mafia koruptor baru jika disahkannya UU tersebut,” ujar Massie pada BeritaManado.Com, Jumat (12/9/2014)
Massie menilai ada langkah menjegal pemerintahan Jokowi-JK. Dengan kekuatan 63 persen dari 560 anggota DPR di parlemen, maka ada sikap confidence yang tinggi. Tapi, ditambahkan Massie, kekuatan people power lebih kuat ketimbang parlement power dan disinilah akrobatik politik dimainkan.
Hal tersebut menurut Massie,menunjukan brand image dari para politisi kita patut dipertanyakan, kedewasaan berpolitik masih dipertanyakan.
“Sungguh naif UU Pemilihan Kepala Daerah No 32 Tahun 2004 akan di delete atau dihapus dan ini sungguh menciderai sistem demokrasi presidensial kita, maka kita kembali ke sistem parlemeter,” kata Massie
Massie menilai akan merugikan Indonesia yang dikenal sebagai negeri demokrasi yang cukup dikenal selain Amerika Serikat (AS), India, Prancis dan negara-negara lainnya.
“Harusnya pemerintahan Presiden SBY harus menentukan sikap tegas, jangan seperti diam membisu. Jika gugatan tersebut dimenangkan di MK nantinya, maka akan ada catatan kelam dalam sejarah demokrasi di tanah air,” tandas Massie. (robintanauma)
Manado – Kepala Daerah, baik itu gubernur, Wali Kota dan Bupati yang rencananya akan di pilih DPRD, maka secara demokrasi, itu akan mundur. Bakal terjadi pemaksulan demokrasi yang notabene negeri demokratis.
Dalam hal itu menurut Dr Jerry Massie PhD, Direktur Emrus Corner Sulut, agaknya sangat terkesan bagian antiklimaks sakit hati dari para elit merah-putih, setelah gagal menggugat pasangan Jokowi-Jk.
Kemudian isu pansus mengemuka maka muncul pula gerakan yang baru. Menurut kacamata politik Massie, itu bisa terjadi disintegritas ditengah masyarakat, selanjutnya akan ada sejumlah pejabat baik gubernur yang akan mundur terkait RUU kepala daerah dipilih oleh DPRD.
“Jadi secara substansi yang membuat grand design pemilihan langsung mereka inilah yang juga menolak hal tersebut. Barangkali akan muncul mafia-mafia koruptor baru jika disahkannya UU tersebut,” ujar Massie pada BeritaManado.Com, Jumat (12/9/2014)
Massie menilai ada langkah menjegal pemerintahan Jokowi-JK. Dengan kekuatan 63 persen dari 560 anggota DPR di parlemen, maka ada sikap confidence yang tinggi. Tapi, ditambahkan Massie, kekuatan people power lebih kuat ketimbang parlement power dan disinilah akrobatik politik dimainkan.
Hal tersebut menurut Massie,menunjukan brand image dari para politisi kita patut dipertanyakan, kedewasaan berpolitik masih dipertanyakan.
“Sungguh naif UU Pemilihan Kepala Daerah No 32 Tahun 2004 akan di delete atau dihapus dan ini sungguh menciderai sistem demokrasi presidensial kita, maka kita kembali ke sistem parlemeter,” kata Massie
Massie menilai akan merugikan Indonesia yang dikenal sebagai negeri demokrasi yang cukup dikenal selain Amerika Serikat (AS), India, Prancis dan negara-negara lainnya.
“Harusnya pemerintahan Presiden SBY harus menentukan sikap tegas, jangan seperti diam membisu. Jika gugatan tersebut dimenangkan di MK nantinya, maka akan ada catatan kelam dalam sejarah demokrasi di tanah air,” tandas Massie. (robintanauma)