MANADO – Pembangunan di wilayah kepulauan Sangihe, Talaud dan Sitaro, perlu perhatian lebih pemerintah. Apalagi wilayah ini sesuai strategi pembangunan Indonesia, sebagai daerah perbatasan menjadi beranda terdepan.
Hasil kunjungan Pansus LKPJ Gubernur, DPRD Sulut pekan lalu, masih banyak permasalahan pembangunan utamanya infrastruktur jalan. Salah-satu penyebab, minimnya PNS Dinas Pekerjaan Umum yang hanya berjumlah 27 pegawai.
“Hasil pantauan Pansus LKPJ, ternyata di wilayah kepulauan Sangihe, Talaud dan Sitaro hanya memiliki 27 ataf PNS Dinas PU. Hal ini berpengaruh pada pengawasan proyek pembangunan infrastruktur, seperti jalan, kantor dan lainnya,” ujar Johny Mantiri, salah-satu anggota Pansus yang memantau tiga daerah kepulauan ini, kepada beritamanado, Selasa (24/05).
Anggota Komisi III DPRD Sulut ini meminta pemerintah provinsi untuk menambah pegawai Dinas PU di tiga kabupaten kepulauan tersebut untuk meningkatkan pengawasan infrastruktur. (jry)
MANADO – Pembangunan di wilayah kepulauan Sangihe, Talaud dan Sitaro, perlu perhatian lebih pemerintah. Apalagi wilayah ini sesuai strategi pembangunan Indonesia, sebagai daerah perbatasan menjadi beranda terdepan.
Hasil kunjungan Pansus LKPJ Gubernur, DPRD Sulut pekan lalu, masih banyak permasalahan pembangunan utamanya infrastruktur jalan. Salah-satu penyebab, minimnya PNS Dinas Pekerjaan Umum yang hanya berjumlah 27 pegawai.
“Hasil pantauan Pansus LKPJ, ternyata di wilayah kepulauan Sangihe, Talaud dan Sitaro hanya memiliki 27 ataf PNS Dinas PU. Hal ini berpengaruh pada pengawasan proyek pembangunan infrastruktur, seperti jalan, kantor dan lainnya,” ujar Johny Mantiri, salah-satu anggota Pansus yang memantau tiga daerah kepulauan ini, kepada beritamanado, Selasa (24/05).
Anggota Komisi III DPRD Sulut ini meminta pemerintah provinsi untuk menambah pegawai Dinas PU di tiga kabupaten kepulauan tersebut untuk meningkatkan pengawasan infrastruktur. (jry)