Pemprov Sulut

Dari Jalan hingga UHC, Ini 3 Prioritas Belanja Sulut di APBD Perubahan 2026

Infografis tiga prioritas belanja Sulut dalam APBD Perubahan 2026
Ilustrasi tiga prioritas belanja Sulawesi Utara dalam APBD Perubahan 2026, meliputi akselerasi belanja modal, penguatan sektor produktif dan strategis, serta program pro-rakyat dan perlindungan sosial.

Penulis: Tim Redaksi

MANADO — Perubahan APBD Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026 tidak hanya mengubah postur anggaran daerah. Di tengah penyesuaian ruang fiskal, pemerintah daerah menetapkan tiga pilar utama sebagai arah prioritas belanja.

Ketiga pilar tersebut mencakup akselerasi belanja modal, penguatan sektor produktif dan strategis, serta program pro-rakyat dan perlindungan sosial.

ADVERTISEMENT

Arah tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut saat menyampaikan penjelasan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026, Senin (14/9/2026).

1. Akselerasi Belanja Modal

      Pilar pertama adalah akselerasi belanja modal.

      Gubernur menjelaskan, belanja modal difokuskan pada peningkatan konektivitas infrastruktur jalan, jaringan, irigasi pertanian, pembebasan lahan strategis, serta sarana penunjang pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan sentra agrobisnis.

      Fokus tersebut menempatkan pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung pelayanan masyarakat sebagai salah satu arah utama belanja dalam perubahan APBD 2026.

      Dengan demikian, belanja modal tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, pariwisata dan pengembangan agrobisnis.

      2. Penguatan Sektor Produktif dan Strategis

        Prioritas kedua menyasar sektor produktif dan strategis.

        Dalam sambutannya, Gubernur menyebut promosi pariwisata dan pembinaan olahraga prestasi sebagai bagian dari arah belanja.

        Penguatan ketahanan pangan juga menjadi perhatian, dengan mencakup pertanian, perikanan dan UMKM.

        Selain itu, anggaran diarahkan untuk pendanaan kajian teknis strategis, termasuk AMDAL, pertambangan dan penataan ruang.

        Pilar ini menunjukkan bahwa perubahan APBD juga diarahkan untuk mendukung sektor-sektor yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi produktif sekaligus kebutuhan perencanaan teknis daerah.

        3. Program Pro-Rakyat dan Perlindungan Sosial

          Pilar ketiga berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

          Gubernur menyebut anggaran akan dialokasikan pada sektor yang langsung menyentuh masyarakat, termasuk pemenuhan Universal Health Coverage (UHC), Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mandatory spending.

          Artinya, di tengah penyesuaian ruang fiskal, program yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan perlindungan sosial tetap menjadi bagian dari prioritas belanja.

          Arah Pembangunan Sulut Tetap Dipertahankan

          Penetapan tiga pilar tersebut dilakukan setelah ruang fiskal Sulawesi Utara mengalami penyesuaian.

          Sebelumnya, Gubernur menjelaskan bahwa perubahan APBD 2026 antara lain dipengaruhi finalisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 oleh BPK RI serta penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah.

          Meski demikian, Gubernur menegaskan arah komitmen pembangunan Sulawesi Utara tidak berubah.

          Tema pembangunan dalam RKPD 2026 tetap “Penguatan Sumber Daya Manusia, Agrobisnis dan Pariwisata yang Didukung Regulasi dan Inovasi.”

          Dengan arah tersebut, perubahan anggaran ditempatkan sebagai langkah penataan fiskal untuk memastikan sumber daya yang tersedia tetap diarahkan kepada prioritas pembangunan.

          Anggaran Program Lambat Dieksekusi Akan Disesuaikan

          Dalam penjelasannya, Gubernur juga menyebut adanya pergeseran atau rasionalisasi anggaran dari program yang lambat dieksekusi pada Semester I menuju program prioritas yang memiliki daya ungkit tinggi bagi masyarakat.

          Namun, sambutan Gubernur tidak merinci nama program yang anggarannya digeser maupun besaran nominal masing-masing.

          Karena itu, kebijakan tersebut tidak dapat dibaca sebagai daftar pemotongan program tertentu. Yang ditegaskan adalah arah penataan anggaran agar program prioritas dapat memperoleh dukungan fiskal yang lebih tepat.

          Dikawal Melalui SIPD

          Selain penetapan prioritas, proses penyusunan Perubahan APBD 2026 juga dikawal melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berbasis digital.

          Menurut Gubernur, integrasi tersebut dimaksudkan untuk menjamin transparansi, efektivitas dan efisiensi dalam pendayagunaan setiap rupiah sumber daya daerah.

          Dengan tiga pilar tersebut, perubahan APBD Sulut 2026 diarahkan untuk menjaga pembangunan tetap berjalan di tengah penyesuaian ruang fiskal, sekaligus memastikan belanja daerah menyentuh sektor pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

          Berita terkait: