Pemprov Sulut

Belanja Sulut Naik Rp191 Miliar, Pendapatan Bertambah Rp63 Miliar

Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menyampaikan penjelasan Perubahan APBD Sulut 2026 di DPRD Sulut
Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menyampaikan penjelasan Ranperda Perubahan APBD Sulut 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin (14/9/2026).

Penulis: Tim Redaksi

Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026 menunjukkan pergeseran yang cukup mencolok pada postur keuangan daerah. Belanja daerah bertambah Rp191,02 miliar, sementara pendapatan daerah meningkat Rp63,89 miliar.

Perubahan APBD 2026 ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026, yang menjadi dasar penyesuaian arah anggaran daerah.

ADVERTISEMENT

Angka tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin (14/9/2026), saat menyampaikan penjelasan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Sulut Tahun Anggaran 2026.

Dalam rancangan perubahan APBD tersebut, pendapatan daerah yang semula ditetapkan sebesar Rp3,168 triliun bertambah Rp63,89 miliar.

Setelah perubahan, pendapatan daerah menjadi Rp3,232 triliun.

Di sisi lain, belanja daerah mengalami penambahan yang lebih besar.

Belanja yang sebelumnya sebesar Rp3,008 triliun bertambah Rp191,02 miliar sehingga menjadi Rp3,199 triliun.

Dengan demikian, tambahan belanja dalam perubahan APBD 2026 sekitar tiga kali lebih besar dibandingkan tambahan pendapatan daerah.

Selisih antara tambahan belanja dan tambahan pendapatan tersebut mencapai sekitar Rp127,13 miliar.

Angka inilah yang kemudian berkaitan dengan perubahan pada sisi pembiayaan daerah dalam rancangan APBD Perubahan 2026.

Ruang Fiskal Sulut Mengalami Penyesuaian

Gubernur Yulius menjelaskan perubahan APBD dilakukan sebagai respons terhadap dinamika fiskal daerah.

Salah satu faktor yang disebut adalah finalisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 oleh BPK RI, serta penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah.

Kondisi tersebut membuat ruang fiskal daerah perlu kembali ditata.

Pemerintah Provinsi Sulut kemudian melakukan penyesuaian melalui pergeseran atau rasionalisasi anggaran dari program yang lambat dieksekusi pada semester pertama menuju program prioritas yang dinilai memiliki daya ungkit lebih tinggi bagi masyarakat.

Menurut Gubernur, perubahan APBD bukan sekadar perubahan angka dalam dokumen keuangan.

APBD diposisikan sebagai instrumen pemerintah daerah untuk menentukan alokasi, distribusi dan stabilisasi ekonomi sekaligus memastikan anggaran memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Arah Pembangunan Tidak Berubah

Meski terjadi penyesuaian ruang fiskal, Yulius menegaskan arah pembangunan Sulawesi Utara pada 2026 tetap dipertahankan.

Tema pembangunan dalam RKPD 2026 tetap mengusung “Penguatan Sumber Daya Manusia, Agrobisnis dan Pariwisata yang Didukung Regulasi dan Inovasi”.

Pemerintah Provinsi Sulut memastikan perubahan postur anggaran tidak mengubah arah utama pembangunan daerah.

Justru, penyesuaian tersebut diarahkan untuk memastikan anggaran yang tersedia dapat digunakan secara lebih terukur dan sesuai kebutuhan.

Gubernur juga menegaskan pengelolaan APBD harus berpegang pada prinsip tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab.

“APBD bukan semata dokumen angka-angka finansial,” demikian penegasan Gubernur dalam penyampaian Ranperda Perubahan APBD 2026.

Pembahasan selanjutnya akan dilakukan bersama DPRD Sulut sebelum rancangan tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.