
Penulis: Tim Redaksi
Peran Megawati Soekarnoputri dalam menghentikan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode mendapat sorotan dari Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, PhD. Ia menilai sikap Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan konstitusi dan mencegah konsentrasi kekuasaan pada periode 2022–2024.
Prof. Didik memandang penolakan Megawati terhadap gagasan penambahan masa jabatan presiden bukan sekadar sikap politik partai. Menurutnya, keputusan tersebut mencerminkan komitmen terhadap demokrasi konstitusional sekaligus upaya menjaga pembatasan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Persoalan ini dinilai penting karena wacana tiga periode sempat berkembang dengan alasan tingginya popularitas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Didik melihat gagasan tersebut tidak bisa dipisahkan dari kepentingan politik untuk mempertahankan kekuasaan.
Prof. Didik Soroti Wacana Tiga Periode Jokowi
Didik menjelaskan, salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk memperpanjang masa jabatan presiden adalah melalui amandemen UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI).
Pengalamannya sebagai mantan anggota Komite Kajian Ketatanegaraan membuatnya mengikuti secara langsung dinamika politik yang berkembang pada 2023–2024.
Ia bahkan mengungkapkan bahwa saat itu peluang perubahan konstitusi dinilainya sangat besar, mengingat sebagian besar partai politik berada dalam lingkaran kekuasaan.
“Saya merasakan sekali pada tahun 2023-2024 wacana ini sudah hampir pasti terwujud karena semua partai sudah di bawah kekuasaan Jokowi dan setuju untuk perpanjangan masa jabatan itu.” demikian pandangan Didik dalam tulisannya.
Meski demikian, menurut Didik, sikap Megawati menjadi penghalang penting bagi keinginan memperpanjang masa jabatan presiden tersebut.
Ia secara khusus menyoroti keteguhan Megawati dalam menolak gagasan tiga periode, meskipun situasi politik ketika itu diwarnai berbagai kepentingan.
“Tetapi karena satu orang, yang bernama Megawati Soekarnoputri, maka kehendak dan kerakusan kekuasaan tersebut terhenti.”
Didik juga mengangkat dinamika politik pada Oktober 2023. Saat itu, Adian Napitupulu menyampaikan adanya hubungan yang retak antara Jokowi dan Megawati akibat perbedaan sikap mengenai wacana tiga periode.
Di sisi lain, Puan Maharani pernah membantah bahwa Jokowi mengajukan permintaan perpanjangan masa jabatan kepada Megawati. Didik menilai berbagai pernyataan dan bantahan tersebut perlu dipahami dalam konteks komunikasi politik yang melibatkan strategi serta kepentingan masing-masing pihak.
Ia turut mengkritisi bantahan terbuka Jokowi mengenai keinginan memperpanjang masa jabatan presiden. Menurutnya, masyarakat perlu melihat kesesuaian antara pernyataan politik dan tindakan pemimpin.
Megawati dan Komitmen Menjaga Demokrasi Konstitusional
Didik menilai sikap Megawati dalam mempertahankan pembatasan masa jabatan presiden layak mendapat tempat dalam catatan sejarah demokrasi Indonesia.
“Peran Megawati harus dicatat dalam sejarah dan perlu ditulis untuk kebaikan bangsa.”
Ia mengaitkan sikap tersebut dengan perjalanan politik Megawati yang pernah mengikuti pemilihan presiden secara langsung pada 2004, kalah pada putaran kedua, kemudian mengakhiri masa jabatannya melalui proses pergantian pemerintahan yang konstitusional.
Menurut Didik, pengalaman itu memperlihatkan penerimaan Megawati terhadap mekanisme demokrasi, tanpa berupaya mempertahankan kekuasaan melalui penggunaan instrumen negara untuk kepentingan politik.
“Menurut saya tindakan Megawati merupakan sebuah komitmen terhadap demokrasi konstitusional dan memberikan contoh kepentingan institusional partai, yang sejalan dengan kepentingan nasional.”
Didik juga mengingatkan bahwa pergantian kepemimpinan nasional semestinya berlangsung berdasarkan keputusan pemilih, bukan melalui perubahan aturan yang didorong ambisi kekuasaan.
Ia membedakan popularitas seorang pemimpin dengan kualitas komitmennya terhadap demokrasi. Tingginya tingkat popularitas, menurutnya, tidak otomatis mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik maupun penghormatan terhadap institusi negara.
Dalam pandangannya, masa pemerintahan Jokowi memang memperoleh banyak pujian karena popularitasnya. Namun, Didik juga menyoroti sejumlah praktik yang dinilainya berpotensi melemahkan institusi, konstitusi, dan demokrasi.
Konsistensi Megawati, lanjut Didik, terlihat dari sejumlah pernyataan terbuka. Pada 10 Januari 2023, dalam peringatan HUT ke-50 PDI Perjuangan, Megawati menegaskan partainya tidak membuka ruang bagi penambahan masa jabatan presiden.
Peringatan serupa kembali disampaikan pada 5 Agustus 2024. Saat itu, Megawati mengingatkan bahwa perpanjangan masa jabatan presiden berpotensi merusak negara dan bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan dalam konstitusi.
Didik menggambarkan perbedaan sikap tersebut sebagai pertarungan antara prinsip konstitusi dan ambisi kekuasaan.
“Ini pertarungan ketika konstitusi berhadapan dengan kerakusan kekuasaan, yang merusak. Yang satu diwakili oleh Megawati melawan yang satu lagi diwakili Jokowi.”
Bagi Didik, pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bahwa demokrasi tidak cukup hanya bertumpu pada popularitas pemimpin. Konsistensi menjaga konstitusi dan pembatasan kekuasaan menjadi bagian mendasar agar demokrasi Indonesia tetap berjalan sesuai prinsip yang telah disepakati.
