Berita Utama

Inflasi Sulut Tertinggi Nasional, Prof Joy Tulung Jelaskan Penyebab dan Solusinya

Prof Joy Tulung memberikan pandangan mengenai tingginya inflasi Sulawesi Utara yang mencapai 8,07 persen pada Oktober 2026 serta langkah pengendalian harga pangan. (Foto: Istimewa)
Prof Joy Tulung memberikan pandangan mengenai tingginya inflasi Sulawesi Utara yang mencapai 8,07 persen pada Oktober 2026 serta langkah pengendalian harga pangan. (Foto: Istimewa)

Penulis: Tim Redaksi

MANADO – Inflasi Sulawesi Utara (Sulut) yang mencapai 8,07 persen pada Oktober 2026 menjadi perhatian serius. Angka tersebut tercatat sebagai yang tertinggi secara nasional dan memunculkan kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat.

Menanggapi kondisi tersebut, Prof. Joy E. Tulung,SE., MSc., PhD mengingatkan bahwa ancaman inflasi dua digit sebagaimana disampaikan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sulawesi Utara masih merupakan risiko, bukan kenyataan yang sudah terjadi.

ADVERTISEMENT

Menurutnya, peringatan YLKI perlu didengar sebagai alarm bagi pemerintah untuk memperkuat langkah pengendalian harga kebutuhan pokok.

“Inflasi Sulawesi Utara sebesar 8,07 persen pada Oktober 2026 memang serius dan menjadi yang tertinggi secara nasional. Namun, angka dua digit yang disebut dalam berita masih merupakan risiko, bukan realisasi saat ini,” jelas Prof Joy.

Ia kemudian menggarisbawahi perkembangan inflasi bulanan yang menunjukkan perlambatan.

Inflasi bulanan Oktober 2026 tercatat 0,57 persen, turun cukup tajam dibandingkan September 2026 yang mencapai 3,53 persen.

Meski demikian, perlambatan tersebut belum bisa diartikan bahwa tekanan harga telah teratasi. Sebab, inflasi tahun kalender Januari hingga Oktober 2026 masih berada pada angka 7,96 persen.

Apresiasi Langkah Pemprov Sulut dan TPID

Dalam menanggapi kritik YLKI terhadap Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, Prof Joy tidak serta-merta menyimpulkan pemerintah melakukan pembiaran.

Ia justru mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia, Bulog, serta pemerintah kabupaten dan kota.

Menurutnya, sejumlah intervensi telah berjalan, termasuk Gerakan Pangan Murah yang dilaporkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan di 417 titik hingga minggu pertama Oktober 2026.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan subsidi untuk tujuh komoditas pangan menjelang Natal dan Tahun Baru.

TPID bersama Bank Indonesia turut memfasilitasi pasokan cabai dari luar daerah guna membantu mengatasi keterbatasan pasokan di pasar.

Namun, Prof Joy mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan atau kebijakan yang diumumkan.

Ketika harga sejumlah kebutuhan pokok masih tinggi, pemerintah perlu memperluas jangkauan intervensi dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan konsumen.

“Karena itu, saya tidak akan serta-merta menyimpulkan telah terjadi pembiaran. Kritik YLKI sebaiknya menjadi dorongan agar pemerintah mempercepat tindak lanjut dan menyampaikan hasilnya secara terbuka,” ujarnya.

Ia menegaskan, masyarakat akan menilai kinerja pemerintah bukan hanya dari program yang diumumkan, melainkan dari ketersediaan barang dan harga yang mereka temui di pasar.

Cabai Rawit Jadi Penyumbang Tekanan Inflasi

Prof Joy menjelaskan, tingginya inflasi Sulawesi Utara terutama dipengaruhi kenaikan harga bahan pangan yang pasokannya bergejolak.

Komoditas yang menjadi perhatian antara lain cabai rawit, cabai merah, tomat, daun bawang, dan beras.

Berdasarkan penjelasan BPS yang dikutip dalam pemberitaan, cuaca panas berkepanjangan telah menekan hasil panen hortikultura sehingga mengurangi ketersediaan stok di pasar.

Persoalan pasokan juga terjadi pada komoditas beras. Hasil panen di sebagian wilayah Bolaang Mongondow masih terbatas, sementara distribusi beras dari Sulawesi Tengah belum tersebar secara optimal.

Tekanan inflasi juga terkonsentrasi pada sejumlah komoditas tertentu.

Inflasi harga cabai rawit di Sulawesi Utara secara tahunan mencapai 269,10 persen, dengan andil sebesar 2,63 poin persentase terhadap inflasi provinsi.

Kenaikan harga ikan segar turut memberikan tekanan terhadap inflasi.

Menurut Prof Joy, angka tersebut memperlihatkan bagaimana kenaikan harga beberapa komoditas pangan dapat memberikan dampak besar terhadap inflasi secara keseluruhan.

Ia juga menjelaskan pengaruh low base effect atau efek basis perbandingan rendah.

Inflasi tahunan Sulawesi Utara pada Oktober 2025 tercatat hanya 1,48 persen. Kondisi tersebut membuat perbandingan dengan Oktober 2026 menghasilkan kenaikan tahunan yang cukup besar.

Namun, efek basis rendah bukan satu-satunya penyebab. Kenaikan harga yang berlangsung sepanjang 2026 juga tercermin dari inflasi tahun kalender sebesar 7,96 persen.

Prof Joy menegaskan bahwa angka inflasi 8,07 persen merupakan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) Oktober 2026 dibandingkan Oktober 2025, bukan penjumlahan inflasi selama tiga sampai lima tahun.

Lima Rekomendasi untuk Pemerintah Sulut

Menghadapi tekanan harga pangan, Prof Joy menyampaikan lima rekomendasi yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Pertama, memperkuat pemantauan dan komunikasi harga.

TPID perlu menyampaikan pembaruan secara rutin mengenai harga, stok, distribusi, serta tindak lanjut setiap komoditas dan wilayah.

Transparansi tersebut penting agar masyarakat mengetahui langkah pemerintah sekaligus membantu mengidentifikasi titik-titik distribusi yang mengalami masalah pasokan.

Kedua, mengarahkan operasi pasar ke lokasi dan komoditas yang paling tertekan.

Cabai, tomat, sayuran, dan beras perlu menjadi prioritas, terutama di wilayah dengan tingkat inflasi tinggi.

Gerakan Pangan Murah juga perlu menjangkau pasar dan konsumen yang benar-benar terdampak, disertai pengawasan agar barang yang disediakan sampai kepada masyarakat.

Ketiga, memastikan kerja sama antardaerah benar-benar menambah pasokan.

Fasilitasi distribusi dan kerja sama pasokan dari luar Sulawesi Utara perlu dilanjutkan dengan jadwal, volume, lokasi penyaluran, serta pemantauan harga yang jelas.

Distribusi beras dari sentra produksi lokal maupun daerah pemasok juga perlu diperlancar bersama Bulog.

Keempat, memperkuat produksi pangan lokal.

Pemerintah perlu menyiapkan kalender tanam cabai dan tomat, memberikan dukungan benih serta sarana produksi, dan memperkuat penanganan dampak cuaca.