TAHUNA – Sebagai tindaklanjut dari usulan pembentukkan Provinsi Perbatasan Nusa Utara yang disampaikan langsung Gubernur Sulut DR SH Sarundajang ke DPR
RI, panitia langsung menindaklanjutinya dengan pelaksanaan deklarasi yang akan digelar tanggal 26 April di Tahuna.
Yang menarik, agenda deklarasi yang kini tengah dipersiapkan tidak hanya melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk keterlibatan ribuan warga di perbatasan Indonesia-Philipina, tapi bakal pula dihadiri 3 Bupati kepulauan yang ada di Nusa Utara, yakni Bupati Kabupaten Sangihe, Drs HR Makagansa MSi, Bupati Kabupaten Talaud, Drs C Ganggali serta Bupati Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) Toni Supit SE.
Kehadiran Bupati Talaud dan Sitaro pada deklarasi Provinsi Nusa Utara dibenarkan Bupati Sangihe, Makagansa yang didampingi Asisten II, Ir Jhonny Harikedua serta Kabag Kesra Drs Rolens Carlos MSi dan Kabag Humas Elenita Kapal SE,MSi pada acara dialog bersama insan Pers Sangihe di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kamis malam lalu.
”Selain berbagai elemen masyarakat Nusa Utara, ketiga Bupati di kawasan perbatasan juga akan menghadiri deklarasi,” kata Makangansa.
Sementara dalam deklrasi pembentukkan Provinsi Nusa Utara tersebut menurut Makagansa, juga akan lebih dipertegas dengan rencana pemekaran satu kabupaten lainnya di Talaud serta Kabupaten Sangihe Selatan dan pengalihan ibukota Kabupaten Sangihe ke wilayah Tabukan Utara termasuk pembentukkan Kota Tahuna yang nantinya juga bakal menjadi ibukota Propinsi Nusa Utara, sebagaimana yang telah disepakati Bupati Makagansa, Ganggali dan Supit.
”Jadi selain deklrasi Propvnsi Perbatasan Nusa Utara, juga akan dipertegas menyangkut pemekaran sejumlah kabupaten di Sangihe dan Talaud sebagaimana untuk memenuhi persyaratan minimal 5 kabupaten/kota untuk memebentuk sebuah propinsi,” ujar Makagansa.
Makagansa menambahkan, deklarasi juga akan dihadiri tim dari Provinsi Sulut yang dikomandani langsung Wagub Drs Djauhari Kansil MPd.(gun)
Saya juga sangat terkejut melihat pasar yang dipindahkan kejalan ke jalan baru yang tidak di pakai ternyata pedagang ttp saja berjualan di pasar Towo. Semoga suatu hari jika saya pulang lagi keadaan sudah berubah kearah yg lbh baik….
Semua tak lebih dari sekedar bagi2 kekuasaan… Dari sejak thn 1993 keluar Kota Tahuna sampai sekarang terlihat tidak ada perkembangan yang berarti… Saya teringat sekitar thn 2001 pulang kondisi pasar di pelabuhan tua sangat memprihatinkan. Pedagang bjualan dibawah atas yg bocor sementara saya melihat Lurahnya sibuk bermain billiard… Saya juga melihat yang bekas kantor bupati juga terlihat kusam dengan cat yang hampir semuanya mengelupas… Memprihatinkan !!!!!
sebenarnya bupati sitaro (TONI SUPIT) nda perlu di undang. karena apa ? jangankan mendeklarasi provinsi NUSA UTARA,dalam pemekaran kabupaten SITAROpun dia tidak ada andilnya.