MANADO—Komisi I DPRD Sulut menilai pihak Pemprov mengabaikan pembentukan Komisi Informasi Publik (KIP) Sulut. Terbukti dengan tidak adanya alokasi anggaran dalam APBD 2011, hal ini dikatakan salah satu anggota Komisi I Deprov Sulut Farid Lauma.
“Harusnya ada alokasi anggaran dari pemprov soal pembentukan KIP, namun saya melihat tidak dianggarkan dalam APBD 2011,” tutur Lauma kepada wartawan, Rabu (01/12).
Menurut Lauma, pembentukan KIP Sulut sesuai dengan amanat UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang nantinya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi atau ajudikasi nonlitigasi pada tahun 2010 tetapi kenyataannya tidak dianggarkan dalam APBD 2011.
“Ini harus diperhatikan pihak eksekutif mengingat KIP adalah amanat UU yang harus dijalankan dan kami harap ada alokasi anggaran untuk pembentukan komisi publik tersebut,” jelasnya. (EN)
