Airmadidi-Tiga bulan sudah di tahun 2015, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Minut tidak menerima Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).
Seorang pegawai mengaku, TKD sangat membantu mereka dan keluarga. Keterlambatan ini tentunya mempengaruhi kebutuhan sehari-hari terlebih bagi pegawai yang hidupnya pas-pasan. “Sudah tiga bulan kami belum menerima tunjangan, padahal biasanya TKD diterima setiap bulan,”, keluh pegawai yang minta namanya tak dipublikasikan.
Terpisah, Kapala Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Minut Drs Max Silinaung MSi saat dikonfirmasi membenarkan keterlambatan pembayaran TKD bagi PNS. “Memang benar mereka belum terima TKD. Namun Pak Bupati sudah menandatangani berkas TKD. Dalam waktu dekat akan diikuti dengan pencairan,” kata Silinaung, Jumat (20/3/2015).
Menurut Silinaung, salah satu penyebab keterlambatan pencairan TKD karena lambatnya pimpinan SKPD memasukan usulan pencairan TKD. “Saya berharap ada kerjasama yang baik dari setiap SKPD. Jika ingin cepat dicairkan, SKPD juga harus cepat memasukan berkas usulan,” tutupnya.(Finda Muhtar)
Airmadidi-Tiga bulan sudah di tahun 2015, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Minut tidak menerima Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).
Seorang pegawai mengaku, TKD sangat membantu mereka dan keluarga. Keterlambatan ini tentunya mempengaruhi kebutuhan sehari-hari terlebih bagi pegawai yang hidupnya pas-pasan. “Sudah tiga bulan kami belum menerima tunjangan, padahal biasanya TKD diterima setiap bulan,”, keluh pegawai yang minta namanya tak dipublikasikan.
Terpisah, Kapala Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Minut Drs Max Silinaung MSi saat dikonfirmasi membenarkan keterlambatan pembayaran TKD bagi PNS. “Memang benar mereka belum terima TKD. Namun Pak Bupati sudah menandatangani berkas TKD. Dalam waktu dekat akan diikuti dengan pencairan,” kata Silinaung, Jumat (20/3/2015).
Menurut Silinaung, salah satu penyebab keterlambatan pencairan TKD karena lambatnya pimpinan SKPD memasukan usulan pencairan TKD. “Saya berharap ada kerjasama yang baik dari setiap SKPD. Jika ingin cepat dicairkan, SKPD juga harus cepat memasukan berkas usulan,” tutupnya.(Finda Muhtar)