Keluarnya dua PP terbaru ini pada bulan Juli 2012 semakin memperjelas ketidak-seriusan pemerintah untuk mempertahankan potensi hutan yang ada saat ini.
Kedua PP terbaru ini dianggap sebagai peraturan akal-akalan untuk kemudian dapat memberikan toleransi terhadap semua konflik tenurial yang terjadi selama ini, khususnya di Sulawesi Utara. Pemerintah melalui menteri kehutanan kemudian dapat dengan mudah mengeluarkan ijin pelepasan kawasan hutan bagi seluruh bentuk usulan yang dilakukan sebelum berlakunya UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sehingga untuk ijin pelepasan kawasan hutan ataupun ijin pinjam pakai kawasan hutan dapat dengan mudah diberikan oleh Menteri Kehutanan, tanpa harus melihat bahwa kawasan tersebut telah mengakibatkan konflik atau tidak.
“Tentu ini menjadi angin segar bagi pemilik-pemilik ijin yang sudah ada, baik ijin perkebunan ataupun pertambangan dan juga untuk program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengatas-namakan kepentingan umum bisa dengan mudah menggunakan kawasan hutan. Dampak ini juga akan semakin buruk kepada masyarakat yang hidupnya sangat bergantung dengan kawasan hutan. Tentu akan semakin sulit memperoleh lahan pertanian dan juga akan semakin memperkecil luas kawasan hutan sebagai kawasan penyangga,” ujar Edo Rahman Direktur Eksekutif Walhi Sulut.
Lebih lanjut, dikatakan Tak akan bisa dipungkiri jika konflik tenurial akan semakin banyak bermunculan di Sulawesi Utara, rasa ketidak-adilan tentu akan semakin jelas dalam kahidupan masyarakat, khususnya yang berada di sekitar kawasan hutan. PP No.60 dan 61 sangat jelas memberikan peluang yang sangat berlebihan bagi sektor swasta untuk menguasai kawasan hutan dan bahkan terkesan bahwa pemerintah memberikan perlindungan dan pengampunan atas pihak-pihak yang telah melakukan pelanggaran undang-undang dan pencurian kekayaan sumber daya alam di Sulawesi Utara.
Sudah sangat jelas bahwa peraturan ini sengaja diterbitkan untuk kemudian memberikan impunitas terhadap pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang jelas-jelas terjadi kemudian tidak berani diselesaikan dan diberikan tindakan tetapi justru sebaliknya dimana pemerintah harus tunduk pada semua keinginan para penjahat lingkungan. Terbitnya peraturan ini adalah sebagai bukti bahwa pemerintah tidak mampu menyelesaikan seluruh bentuk konflik tenurial yang terjadi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara. (oke)
