TONDANO – Bupati Minahasa Stefanus Vreeke Runtu mengatakan, optimistis bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolahan keuangan daerah bila ditopang dengan tenaga profesional. “Tanggung jawab pengelolahan keuangan daerah ke depan kami harap bisa lebih baik untuk memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata Bupati Runtu saat acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kota/kabupaten, Rabu (24/8).
Dalam acara tersebut Kabupaten Minahasa mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK.
Acara itu berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) dihadiri Ketua DPRD dan Bupati/Walikota dari sembilan daerah di Provinsi Sulut dan Kepala BPK Perwakilan Sulut Rochmadi Saptogiri. Diakui Bupati Runtu, persoalan dalam pengelolahan keuangan daerah salah satunya terletak pada kurangnya tenaga profesional yang mengerti tatakelolah keuangan daerah.
“Kami butuh tenaga profesional akuntan untuk memperbaiki pengelolahan keuangan daerah. 2009 Pemerintah Kabupaten Minahasa memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK. Mudah-mudahan tahun berikutnya bisa raih WTP,” harapnya.
Karena itu dikatakan Runtu, pemerintah kota/kabupaten butuh asistensi BPK membantu menata pengelolahan keuangan daerah.”Semua bupati atau walikota di Provinsi Sulut tentu ingin pengelolahan keuangan daerahnya baik, bisa dipertanggung jawabkan dan terbuka. Peran BPK membantu keluar dari persoalan ini sangat diharapkan,” kata Runtu.
Apalagi menurut dia, sekarang ini masyarakat ingin agar pengelolahan keuangan daerahnya bisa diakses, tidak ada yang ditutup-tutupi. “Masyarakat ingin tahu apa opini pengelolahan keuangan daerahnya. Opini BPK yang diberikan bisa menjadi gambaran apakah pengelolahan keuangan daerah dilakukan transparan dan akuntabel,” imbuhnya. (bos)
