Berita Utama

Tahlis Gallang, ‘Panglima’ TAPD di Balik Kesepakatan KUA-PPAS Sulut 2027

Tahlis Gallang, ‘Panglima’ TAPD di Balik Kesepakatan KUA-PPAS Sulut 2027

Penulis: Mega Anggawirya Zas | DPRD Sulut

Sosok Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara (Sulut) Tahlis Gallang, menjadi salah satu figur penting di balik tercapainya kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Sulut Tahun Anggaran 2027.

Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut, Tahlis Gallang berada di garis depan dalam dinamika pembahasan anggaran bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut.

ADVERTISEMENT

Ibarat seorang panglima yang memimpin pasukan di tengah medan yang penuh dinamika, Tahlis tidak hanya dituntut mampu mempertahankan kepentingan pemerintah daerah, tetapi juga harus mencari titik temu agar kepentingan rakyat tetap menjadi orientasi utama dalam penyusunan APBD 2027.

Sebelumnya, pembahasan KUA-PPAS 2027 sempat mengalami tarik ulur antara TAPD dan Banggar DPRD Sulut.

Bahkan, agenda paripurna penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS yang sedianya digelar Senin lalu harus ditunda karena belum tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pembahasan kemudian kembali dilanjutkan pada Kamis (13/8/2026), dengan suasana yang tetap diwarnai dinamika pembahasan sejumlah kepentingan anggaran.

Di tengah situasi tersebut, Tahlis Gallang mengambil peran penting sebagai mediator sekaligus komunikator TAPD.

Berbagai upaya dilakukan untuk menyatukan pandangan pemerintah provinsi dan legislatif. Komunikasi intensif dibangun guna memastikan setiap perbedaan kepentingan dapat dibicarakan dan dicarikan solusi.

Pendekatan yang dilakukan Tahlis bukan semata-mata mempertahankan angka-angka dalam struktur anggaran, tetapi bagaimana memastikan postur APBD Sulut 2027 tetap memiliki orientasi yang kuat terhadap kepentingan masyarakat.

Kemampuan tersebut akhirnya membuahkan hasil. TAPD dan Banggar DPRD Sulut berhasil menemukan titik temu hingga kesepakatan KUA-PPAS 2027 dapat diwujudkan.

Bagi Tahlis, keberhasilan tersebut bukan sekadar menyelesaikan persoalan administratif penganggaran.

Lebih jauh, kesepakatan KUA-PPAS menjadi pijakan penting bagi penyusunan APBD Sulut 2027 yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Peran Tahlis Gallang menunjukkan bahwa dalam proses politik anggaran, kemampuan melakukan komunikasi, negosiasi dan membangun kompromi menjadi sangat penting.

Sebagai Ketua TAPD, ia berada di antara kepentingan eksekutif dan aspirasi legislatif. Namun, di tengah tarik menarik tersebut, kepentingan rakyat Sulut menjadi titik temu yang harus dijaga.

Kesepakatan KUA-PPAS Sulut 2027 pun akhirnya menjadi bukti bahwa dinamika pembahasan anggaran dapat diselesaikan melalui komunikasi dan kemauan mencari solusi.

Dan di balik proses tersebut, Tahlis Gallang tampil sebagai ‘panglima’ TAPD yang mampu menjaga barisan, meredam dinamika sekaligus membawa pemerintah dan DPRD menuju satu kesepakatan: APBD 2027 harus bermuara pada kesejahteraan rakyat Sulut.