Manado, BeritaManado.com — Kedua kota pencatatan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sulawesi Utara, Kota Manado dan Kota Kotamobagu tercatat inflasi masing-masing sebesar 1,03 persen (mtm) dan 1,23 persen (mtm) pada bulan September 2022.
Secara tahunan, inflasi Kota Manado tercatat sebesar 5,24 persen (yoy), dan Kota Kotamobagu sebesar 5,93% (yoy), lebih tinggi dari sasaran inflasi nasional yang sebesar 3±1 persen (yoy) dan merupakan yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir.
Tingginya IHK di kedua kota tersebut pada September 2022 terutama disebabkan oleh penyesuaian harga BBM yang mulai berlaku sejak awal bulan.
Komoditas bensin menjadi penyumbang utama inflasi di Manado dan Kotamobagu dengan andil masing-masing sebesar 0,91 persen (mtm) dan 1,07 persen (mtm).
Mempertimbangkan perkembangan tingkat inflasi terkini dan berbagai risiko ke depan, Bank Indonesia memperkirakan tekanan inflasi Sulawesi Utara meningkat dan berada pada kisaran batas atas sasaran 3±1 persen (yoy).
“Meski demikian, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Utara terus berkomitmen untuk menggaungkan semangat penguatan sinergi dalam mengendalikan laju inflasi, salah satunya melalui pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Arbonas Hutabarat, Selasa (4/10/2022).
Diketahui, kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin (3/10/2022) kemarin di Hotel Sintesa Peninsula.
Pelaksanaan Kick Off yang disertai dengan peluncuran pasar digital ini dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, unsur Forkopimda Sulawesi Utara serta para Gubernur se-Sulampua (secara daring).
Kegiatan ini merupakan suatu bentuk komitmen untuk mengedapankan sinergi TPID dalam mendukung pengendalian inflasi pangan.
Sinergi tersebut dapat dilihat dari perluasan KAD komoditas daging ayam dengan Jawa Timur, dan komoditas bawang merah dengan Sulawesi Selatan.
Ada juga implementasi program “Marijo Bakobong” (Mari Berkebun) yang merupakan gerakan urban farming yang didukung dengan penyaluran kredit KUR “Bohusami Bakobong” kepada petani.
Selain itu turut dilaksanakan program digitalisasi pasar murah yang melibatkan PD Pasar sebagai agregator serta mitra ecommerce sebagai penyedia platform jual-beli bahan pangan dengan harga terjangkau.
“Seluruh program ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara luas dan peran yang lebih besar bukan hanya bagi Pemerintah Daerah, namun juga kepada masyarakat umum untuk turut bersama-sama melakukan usaha pengendalian inflasi,” kata Arbonas.
(***/srisurya)
