Ratahan – Ancaman terhadap keberadaan biota dan ekositem di dasar laut Minahasa Tenggara (Mitra) terus saja terjadi.
Potensi sumber daya laut yang menjadi primadona daerah ini lambat laun mulai punah dikarenakan maraknya praktek penangkapan ikan secara liar atau illegal fishing.
Perairan pantai Tumbak, Ratatotok dan Bentenan menjadi sasaran empuk para pelaku illegal fishing. Pasalnya potensi perikanan dan kelautan di wilayah itu begitu luar biasa.
Jadi tak heran jika habitat laut di perairan tersebut terus saja dijarah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Pengawasan pemerintah daerah dibidang kamaritiman sangat kurang. Ini yang menjadi pemicu tingginya aksi illegal fishing di perairan Mitra,” papar Onal Pakuku, pemerhati lingkungan dari wilayah Ratatotok.
Menurut dia, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang merupakan instansi terkait harusnya jelih melihat persoalan ini. “Fasilitas di DKP Mitra saya tahu ada, jadi tidak ada alasan mereka (DKP, red) tidak melakukan pengawasan di laut,” ujar Onal.
Ia pun mendesak bupati James Sumendap untuk melakukan evaluasi kinerja kepala DKP Mitra. “Jangan hanya sibuk urusan luar daerah sementara sumber daya laut tidak diperhatikan. Saran saya bupati perlu melakukan evaluasi kinerja kepala DKP,” tukasnya. (rulandsandag)
Ratahan – Ancaman terhadap keberadaan biota dan ekositem di dasar laut Minahasa Tenggara (Mitra) terus saja terjadi.
Potensi sumber daya laut yang menjadi primadona daerah ini lambat laun mulai punah dikarenakan maraknya praktek penangkapan ikan secara liar atau illegal fishing.
Perairan pantai Tumbak, Ratatotok dan Bentenan menjadi sasaran empuk para pelaku illegal fishing. Pasalnya potensi perikanan dan kelautan di wilayah itu begitu luar biasa.
Jadi tak heran jika habitat laut di perairan tersebut terus saja dijarah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Pengawasan pemerintah daerah dibidang kamaritiman sangat kurang. Ini yang menjadi pemicu tingginya aksi illegal fishing di perairan Mitra,” papar Onal Pakuku, pemerhati lingkungan dari wilayah Ratatotok.
Menurut dia, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang merupakan instansi terkait harusnya jelih melihat persoalan ini. “Fasilitas di DKP Mitra saya tahu ada, jadi tidak ada alasan mereka (DKP, red) tidak melakukan pengawasan di laut,” ujar Onal.
Ia pun mendesak bupati James Sumendap untuk melakukan evaluasi kinerja kepala DKP Mitra. “Jangan hanya sibuk urusan luar daerah sementara sumber daya laut tidak diperhatikan. Saran saya bupati perlu melakukan evaluasi kinerja kepala DKP,” tukasnya. (rulandsandag)