MANADO – Proyek reklamasi di sepanjang Jalan Wolter Monginsidi-Boulevard, meninggalkan persoalan lahan 16 persen yang wajib diberikan pengembang kepada pemerintah.
Mengantisipasi agar hal ini tidak terulang lagi, Anggota Komisi II Deprov Sulut Soenardi Sumantha, mengingatkan Pemkot Manado untuk membuat aturan dan program yang jelas di kawasan pembangunan Boulevard II nanti.
“Selesai pembangunan Jembatan Soekarno akan dilanjutkan dengan pembangunan Boulevard II sepanjang pantai di Manado Utara. Pengalaman pembangunan Boulevard I banyak masalah jangan terulang di pembangunan Boulevard II,” ujar Sumantha kepada beritamanado, beberapa waktu lalu.
Mantan Ketua Dekab Bolmong ini mengingatkan Pemkot Manado untuk mengolah dan menata sebaik mungkin pantai Ringroad II nanti, karena pasti akan banyak dilirik investor.
“Bisa saja pemerintah nanti akan memberikan izin reklamasi, terpenting setiap pembangunan harus memperhitungkan sarana publik. Misalnya, dibangun sarana rekreasi pantai seperti Ancol dan lain-lain. Jangan hanya dibangun pusat-pusat perdagangan, berarti ini tidak ada keseimbangan,” pungkasnya.
MANADO – Proyek reklamasi di sepanjang Jalan Wolter Monginsidi-Boulevard, meninggalkan persoalan lahan 16 persen yang wajib diberikan pengembang kepada pemerintah.
Mengantisipasi agar hal ini tidak terulang lagi, Anggota Komisi II Deprov Sulut Soenardi Sumantha, mengingatkan Pemkot Manado untuk membuat aturan dan program yang jelas di kawasan pembangunan Boulevard II nanti.
“Selesai pembangunan Jembatan Soekarno akan dilanjutkan dengan pembangunan Boulevard II sepanjang pantai di Manado Utara. Pengalaman pembangunan Boulevard I banyak masalah jangan terulang di pembangunan Boulevard II,” ujar Sumantha kepada beritamanado, beberapa waktu lalu.
Mantan Ketua Dekab Bolmong ini mengingatkan Pemkot Manado untuk mengolah dan menata sebaik mungkin pantai Ringroad II nanti, karena pasti akan banyak dilirik investor.
“Bisa saja pemerintah nanti akan memberikan izin reklamasi, terpenting setiap pembangunan harus memperhitungkan sarana publik. Misalnya, dibangun sarana rekreasi pantai seperti Ancol dan lain-lain. Jangan hanya dibangun pusat-pusat perdagangan, berarti ini tidak ada keseimbangan,” pungkasnya.