BITUNG—Walikota Bitung, Hanny Sondakh menyatakan apresiasi dan penghargaan kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi soal penolakan konversi minyak tanah (MT) ke bahan bakar gas. Pasalnya menurut Sondakh, ia juga ikut merasakan apa yang diaalami masyarakat ketika MT harus dicabut, terutama para nelayan kecil.
“Saya bersama dengan wakil ketua DPRD, Maurits Mantiri telah menghadap ke Kementerian Perhubungan dan Pertamina pusat untuk memperjuangkan agar kuota MT tidak dikurangi karena spesifikasi Kota Bitung sebagai kota pelabuhan dan perikanan sangat membutuhkan MT untuk operasional kapal dan perahu,” ujar Sondakh ketika merima perwakilan Aliansi Rakyat Bitung Menggugat dan Himpunan Pengusaha Kecil Nelayan (HIPKEN) di loby kantor walikota, Kamis (17/11).
Menurut Sondakh, sebelum masyarakat membawa keluhan konversi MT ke gas, pihaknya telah memperjuangkan permasalahan tersebut ke pemerintah pusat dan pertamina. Karena menurutnya, kelangkahan MT yang terjadi saat ini merupakan kebijakan pemerintah pusat dan ini terjadi di seantero Indonesia.
“Tanggal 4 November lalu kami juga telah menyurat langsung ke kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas nomor 031/ESDM/1052/XI/2011 dimana dalam surat ini Pemkot Bitung memintakan agar pengurangan MT bersubsidi di kota Bitung ditunda,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut Sondakh juga meminta agar ada perwakilan dari masyarakat untuk ke Pertamina wilayah di Makassar dan ke Menteri ESDM dan Pertamina pusat di Jakarta agar masyarakat tahu jelas permasalahan tersebut. Dengan demikian pemerintah pusat akan tahu kebutuhan masyarakat Kota Bitung dan pemkot siap menfasilitasi.
Ikut juga hadir dalam pertemuan ini, Sekkot Bitung, Edison Humiang, Assisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Malton Andalangi, Assisten III Bidang Administrasi Umum, Alex Watimena, Assisten IV Bidang Keuangan dan Aset, Petrus Tuange dan Kabag Ekonomi, Oktav Kandoli.(en)