Manado, BeritaManado.com — Ruangan sekretariat bersama di Malalayang Timur, Kota Manado, terasa penuh sesak, Kamis (30/04/2026) malam.
Puluhan orang dari berbagai latar belakang jurnalis, aktivis lingkungan, hingga kelompok pecinta alam berkumpul dengan satu tujuan: menyaksikan film dokumenter yang tengah ramai diperbincangkan, Pesta Babi.
Film garapan Dhandy Dwi Laksono bersama tim Watchdoc itu bukan sekadar tontonan. Bagi mereka yang hadir, film tersebut adalah cermin dan yang mereka lihat di dalamnya membuat hati tidak tenang.
Kegiatan Nonton Bareng (Nobar) ini digagas oleh Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) Sulawesi Utara, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulut. Turut hadir pula WALHI Sulut, LBH Manado, Ormas Oi Manado, dan sejumlah komunitas pecinta alam.
Papua Hari Ini, Sulut Esok Hari?
Usai pemutaran, tiga pemantik membuka ruang diskusi yang berlangsung hangat bahkan memanas di beberapa titik.
Kifly Madina, Sekretaris SIEJ Sulut yang mewakili Ketua Finda Muhtar, membuka dengan pernyataan yang langsung menohok.
“Kita melihat masyarakat Papua hidup di tanah mereka sendiri, tapi ruang hidupnya dirampas oleh kebijakan negara. Hutan ditebang, mereka dipaksa pergi. Ini bukan cerita fiksi ini terjadi hari ini,” tegasnya.
Bagi SIEJ Sulut, film ini bukan hanya tentang Papua. Ini adalah peringatan. Komitmen mereka ke depan, kata Kifly, adalah terus berjuang menjaga lingkungan Sulut sebelum kisah serupa terulang di tanah sendiri.
Bom Waktu Bernama Bolaang Mongondow
Pemantik kedua, Kharisma Kurama, Ketua Pengurus Harian AMAN Sulut, membawa diskusi ke level yang lebih mengkhawatirkan: kondisi Sulut sendiri.
“Bolaang Mongondow akan menjadi lokasi mega proyek. Ada tambang, ada proyek cetak sawah baru sekitar 50 ribu hektare. Ini baru informasi yang beredar, karena pemerintah tidak pernah membuka Perda RT/RW ke publik,” ungkapnya.
Ketidakterbukaan itulah yang menjadi bom waktu. Tanpa dokumen tata ruang yang bisa diakses, masyarakat hanya bisa meraba-raba. Dan dari raba-rabaan itulah muncul kabar yang kian mengkhawatirkan: sekitar 25 ribu hektare di Bolaang Mongondow masuk daftar target Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), serta puluhan blok konsesi tambang lainnya.
Lebih jauh, Kharisma menyebutkan adanya informasi yang beredar di masyarakat soal rencana pembangunan lahan militer batalyon tempur seluas 14 ribu hektare di hutan adat Bolaang Mongondow Utara (Bolmut).
“Di dalam 14 ribu hektare itu, ada 2 blok tambang WPR. Tidak ada yang tahu soal kebenarannya tapi informasi ini beredar luas. Kenapa? Karena pemerintah tidak pernah bersuara, dan tidak membuka dokumen ke publik,” jelasnya.
Kharisma juga menolak framing bahwa penolakan AMAN berarti menolak penambang rakyat. Baginya, pertanyaan kuncinya jauh lebih mendasar.
“Apakah benar WPR ini akan dinikmati rakyat? Atau ini narasi yang sengaja dibangun untuk membenturkan masyarakat sipil dengan penambang rakyat, sementara yang diuntungkan tetap para pemodal dan politisi?”
Ia menceritakan rekan-rekannya di tambang rakyat yang setiap malam mempertaruhkan nyawa bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk menjaga kepentingan para pemilik modal.
“Mereka mengadaikan hidupnya setiap malam. Kenapa bukan mereka, sebagai masyarakat adat, yang memiliki dan mengelola lahan itu?”
Negara Menutupi Luka
