Manado – Menjelang masa kampanye calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sekretaris Kabupaten Sitaro Heddy Janis SH.MH menegaskan, posisi PNS di lingkup pemerintah daerah harus dalam posisi netral. Hal ini disampaikan dalam sambutan Sekda pada apel kerja bersama seluruh PNS, Kamis (4/4) pagi tadi di kompleks kantor bupati.
“PNS harus netral karena selain TNI dan POLRI, PNS merupakan unsur penting perekat NKRI,” ujar janis yang dikenal sangat tegas membina disiplin pegawai ini.
Lanjut Sekda yang akan segera pensiun diakhir tahun, dirinya saat ini juga sedang diterpa isu tak sedap berkaitan terjadinya ‘pembiaran’ kepada sejumlah PNS yang ikut serta dalam arak-arakan pendaftaran cabup-cawabup yang diusung Partai Golkar dan gabungan partai pada Senin 1 Maret 2013 lalu. Janis tak menampik bila ada PNS yang ikut serta dalam arak-arakan dimaksud namun dia kembali mengingatkan bahwa PNS memang memiliki hak politik untuk menentukan pilihannya.
“Namun janganlah bersikap demonstratif karena itu akan merugikan PNS karena PNS diikat oleh aturan disiplin pegawai yang secara tegas melarang pegawai untuk ikut berkampanye mendukung salah satu calon,” tegasnya lagi sambil menambahkan apabila ada pegawai yang kemudian ditemukan masih secara demonstratif mendukung salah satu calon maka PNS tersebut akan dikenakan sanksi sesuai aturan.
Menanggapi sejumlah kabar yang beredar bahwa dirinya kecewa tidak lolos dalam seleksi pemilihan bakal calon wakil bupati dari PDIP, Janis kembali menegaskan bahwa dirinya telah sebelumnya mengundurkan diri sebelum ada penetapan calon wakil bupati dan hingga saat ini dia masih loyal dan tetap berkomitmen melaksanakan tugasnya sebagai sekretaris daerah.
Diketahui, Pilkada Sitaro diikuti oleh dua pasang calon. PDI-Perjuangan mengusung pasangan Toni Supit – Siska Salindeho dan Winsulangi Salindeho – Piet Kuera diusung Partai Golkar serta mendapat dukungan gabungan partai. Pilkada ini rencananya dilaksanakan pada 5 Juni 2013. (QLu)
Manado – Menjelang masa kampanye calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sekretaris Kabupaten Sitaro Heddy Janis SH.MH menegaskan, posisi PNS di lingkup pemerintah daerah harus dalam posisi netral. Hal ini disampaikan dalam sambutan Sekda pada apel kerja bersama seluruh PNS, Kamis (4/4) pagi tadi di kompleks kantor bupati.
“PNS harus netral karena selain TNI dan POLRI, PNS merupakan unsur penting perekat NKRI,” ujar janis yang dikenal sangat tegas membina disiplin pegawai ini.
Lanjut Sekda yang akan segera pensiun diakhir tahun, dirinya saat ini juga sedang diterpa isu tak sedap berkaitan terjadinya ‘pembiaran’ kepada sejumlah PNS yang ikut serta dalam arak-arakan pendaftaran cabup-cawabup yang diusung Partai Golkar dan gabungan partai pada Senin 1 Maret 2013 lalu. Janis tak menampik bila ada PNS yang ikut serta dalam arak-arakan dimaksud namun dia kembali mengingatkan bahwa PNS memang memiliki hak politik untuk menentukan pilihannya.
“Namun janganlah bersikap demonstratif karena itu akan merugikan PNS karena PNS diikat oleh aturan disiplin pegawai yang secara tegas melarang pegawai untuk ikut berkampanye mendukung salah satu calon,” tegasnya lagi sambil menambahkan apabila ada pegawai yang kemudian ditemukan masih secara demonstratif mendukung salah satu calon maka PNS tersebut akan dikenakan sanksi sesuai aturan.
Menanggapi sejumlah kabar yang beredar bahwa dirinya kecewa tidak lolos dalam seleksi pemilihan bakal calon wakil bupati dari PDIP, Janis kembali menegaskan bahwa dirinya telah sebelumnya mengundurkan diri sebelum ada penetapan calon wakil bupati dan hingga saat ini dia masih loyal dan tetap berkomitmen melaksanakan tugasnya sebagai sekretaris daerah.
Diketahui, Pilkada Sitaro diikuti oleh dua pasang calon. PDI-Perjuangan mengusung pasangan Toni Supit – Siska Salindeho dan Winsulangi Salindeho – Piet Kuera diusung Partai Golkar serta mendapat dukungan gabungan partai. Pilkada ini rencananya dilaksanakan pada 5 Juni 2013. (QLu)