Manado – Sulawesi Utara dinilai oleh Kementerian Hukum dan HAM RI berhasil didalam suksesnya penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia pada tingkat hunian dari pada rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan serta dilingkup pedesaan tampaknya yang terendah dari pada seluruh Provinsi di Indonesia. Demikian juga yang berkaitan dengan narkoba ternyata sangat jauh dibawah rutan dan lembaga pemasyarakatan lainnya di Indonesia
“Saya tentu gembira ada penilaian-penilaian positif mengenai penegakan hukum di daerah (Sulut) juga menyangkut narkoba dilihat dari hunian di lembaga pemasyarakatan dan di Rutan (rumah tahanan) namun kita jangan berpuas diri kita harus lebih intens lagi bagaimana pelaksanaan terutama pelayanan hukum kepada masyarakat. hukum katanya mencari keadilan masih mahal, nah dengan adanya Law Centre dan Hak Asasi Manusia (Law and Human Right Centre)masyarakat akan leih mudah meminta penjelasan dan akan mendapat bantuan (Hukum),” ujar Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang.
Ia juga menjelaskan mengenai pemberantasan korupsi, itu tidak boleh kendor harus lebih intens lagi dan yang menyangkut juga bagaimana standart Hukum di Desa-desa kita dinilai mulai bagus dan maju. Soal kasus kekerasan (Hukum dan HAM) yang terjadi di Desa Picuan Kabupaten Minahasaaa Selatan (Minsel) menurut Sarundajang jangan di analisir.
“Dimana-mana memang ada masalah Hukum seperti di Minsel. Itu sudah kita atasi bersama pihak Kepolisian, saya selalu mendapatkan laporan dari Kapolda, Kapolda katakan masih bisa kita atasi, nah oleh karna itu semua yang telah dilakukan aparat hukum bagi saya itu positif, pasti ada penegakan Hukum yang tidak anarkis. Mari kita percaya pada alat-alat penegak hukum kita,” harap Gubernur berprestasi ini. (jrp)