MANADO – Pelaksanaan latihan penanggulangan bencana (ARF-DiREx) sudah sebulan berlalu. Pengamat sosial masyarakat, Taufik Tumbelaka meminta kepada pemerintah membuat peta rawan bencana bekerjasama dengan para pakar teknik geologi.
“Lalu yang kedua memetakan wilayah-wilayah mana yang berbahaya dan wilayah aman. Misalnya terjadi tsunami, harus ada jalur evakuasi, kemana dan di titik-titik mana yang disarankan untuk menjadi tempat kumpul, misalnya di Teling, ringroad, atau dimana,” ujar Tumbelaka kepada beritamanado, Senin (18/04) pagi.
Hal ini dibenarkan salah-satu anggota DPRD Sulut, Hj Rosmawati Nasaru SE. Menurut personil Komisi II DPRD Sulut ini, pemerintah harus menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengantisipasi bencana alam.
“Ketika terjadi bencana, sistem informasinya harus jelas, seperti saat bencana tsunami di Jepang, kan simpang siur, padahal pukul 15.30 WITA, melalui running text tv nasional bahwa ketinggian gelombang jika sampai ke Sulut paling besar setengah meter, tapi masyarakat sudah sangat panik, Jadi pemerintah harus terapkan SOP,” jelas Nasaru.
Kedepannya Nasaru berharap hal saperti ini tidak terjadi lagi. Pengetahuan tsunami kepada masyarakat harus intens dilakukan pemerintah. (jry)
