Manado – Ketua Garda Tipikor Indonesia (GTI) Sulut, Risat Sanger berharap alokasi anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud yang pro rakyat mampu dipertangung jawabkan pengelolanya terutama Dinas Pendidikan Daerah Disdikda (Sulut) sebagai eksekutor.
“Saya berharap anggaran tersebut dikelola dengan penuh tanggungjawab,” ujarnya Kamis (26/01). Adapun pernyataan yang dilontarkan Risat memang cukup beralasan karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan tahun 2017 ini lebih dari 80 persen atau sekitar Rp35 triliun dari total anggaran di Kemendikbud dialokasikan untuk program-program prioritas.
Tujuannya, untuk meningkatkan kualitas hidup manusia seperti yang tertuang dalam nawa cita. Program tersebut antara lain peningkatan mutu dan akses pendidikan, Program Indonesia Pintar (PIP), beasiswa, penguatan pendidikan vokasi, tunjangan profesi guru, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan bantuan pendidikan lainnya.
“Lebih dari 80 persen anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dialokasikan untuk program-program pro rakyat, di antaranya PIP, BOS, dan bantuan pendidikan lainnya”, kata Mendikbud Disisi lain Prof ABG Rattu berpandangan dana bisa saja mencerdaskan bangsa asalkan penyalurannya tepat kepada mereka yang membutuhkan.
“Kalau pengelolaan dan penyalurannya tepat maka bisa mencerdaskan bangsa,” jelasnya. (yusakimanuel)
Manado – Ketua Garda Tipikor Indonesia (GTI) Sulut, Risat Sanger berharap alokasi anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud yang pro rakyat mampu dipertangung jawabkan pengelolanya terutama Dinas Pendidikan Daerah Disdikda (Sulut) sebagai eksekutor.
“Saya berharap anggaran tersebut dikelola dengan penuh tanggungjawab,” ujarnya Kamis (26/01). Adapun pernyataan yang dilontarkan Risat memang cukup beralasan karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan tahun 2017 ini lebih dari 80 persen atau sekitar Rp35 triliun dari total anggaran di Kemendikbud dialokasikan untuk program-program prioritas.
Tujuannya, untuk meningkatkan kualitas hidup manusia seperti yang tertuang dalam nawa cita. Program tersebut antara lain peningkatan mutu dan akses pendidikan, Program Indonesia Pintar (PIP), beasiswa, penguatan pendidikan vokasi, tunjangan profesi guru, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan bantuan pendidikan lainnya.
“Lebih dari 80 persen anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dialokasikan untuk program-program pro rakyat, di antaranya PIP, BOS, dan bantuan pendidikan lainnya”, kata Mendikbud Disisi lain Prof ABG Rattu berpandangan dana bisa saja mencerdaskan bangsa asalkan penyalurannya tepat kepada mereka yang membutuhkan.
“Kalau pengelolaan dan penyalurannya tepat maka bisa mencerdaskan bangsa,” jelasnya. (yusakimanuel)