Manado, BeritaManado.com — Pandangan umum Fraksi Partai Golkar dalam rapat paripurna APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022, menitik beratkan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Ketua Fraksi Partai Golkar Raski Mokodompit kepada BeritaManado.com mengatakan, penerimaan pembiayaan yang semula di anggarkan sebesar Rp35 miliar, dalam APBD Perubahan bertambah menjadi Rp499,358,610,550.
“Sementara, untuk pengeluaran biaya daerah pada perubahan dianggarkan sebesar Rp217.468.058.253 bertambah 4,78% sehingga menjadi Rp. 227.855.965075,” ungkap Raski usai rapat Paripurna Selasa, (20/9/2022).
Lanjut Raski, Fraksi Partai Golkar juga menyampaikan 7 Poin sebagai catatan strategis yang disampaikan melalui pendapat umum fraksi.
Catatan-catatan Fraksi Partai Golkar dalam Rapat paripurna pandangan umum fraksi itu, antara lain :
- Fraksi Partai Golkar mengapresiasi langkah konkrit gubernur untuk membangun kerja sama di bidang penerbangan antara Korea Selatan dan Sulawesi utara melalui MoU, sehingga penerbangan sudah boleh langsung Sulut, begitupun sebaliknya.
- Fraksi Partai Golkar menyambut positif dan menyampaikan terima kasih atas dicantumkannya pahlawan nasional asal Sulut pada mata uang nominal Rp.20.000,-
- Fraksi Partai Golkar mempertanyakan sejauh mana dan seberapa besar pengembalian dana PEN dan pinjaman ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pembangunan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainya di lingkungan pemerintah provinsi Sulut.
- Fraksi Partai Golkar mempertanyakan upaya-upaya dan langkah-langkah strategis pemerintahan ODSK saat melihat kondisi APBD yang menurun.
- Fraksi Partai Golkar mempertanyakan pembangunan gedung sekolah pariwisata yang menelan anggaran yang cukup besar seperti pembangunan sekolah Kejuruan Pariwisata di Kaiwatu Kairagi yang kurang lebih 2 tahun selesai dibangun.
- Fraksi Partai Golkar mengamati bahwa dana pembangunan untuk Nusa Utara masih belum seimbang dengan daerah-daerah lain, oleh karenanya Fraksi Partai Golkar mempertanyakan langkah-langkah pemerintah untuk sedikitnya alokasi anggaran di wilayah Nusa utara.
- Fraksi Partai Golkar mempertanyakan bagaimana usaha pemerintah Sulut sebagai pemegang saham terbesar pada Bank SulutGo menangani sekuritas masalah skimming ATM.
(Erdysep Dirangga)