Manado, BeritaManado.com – Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
Untuk tahun 2022, sedikitnya Sulut mendapat kucuran anggaran sebesar Rp22,12 triliun lewat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2022, dan Penghargaan Capaian Opini WTP Tahun 2020.
Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw kepada kepala daerah dan perwakilan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) di Sulut, di Gedung Keuangan Negara Manado, Jumat (3/11/2021).
DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para pimpinan satker dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.
Penyampaian DIPA dan Daftar Alokasi TKKD secara lebih awal merupakan komitmen pemerintah untuk melakukan akselerasi pemulihan ekonomi, dan transformasi ekonomi yang lebih cepat.
Upaya ini juga menjadi bukti bahwa Sulawesi Utara dapat tetap produktif di masa pandemi COVID-19.
Dari total dana APBN Tahun 2022 yang dialokasikan untuk Provinsi Sulawesi Utara, sebesar Rp8,87 triliun dalam bentuk DIPA yang diserahkan kepada 452 Satker K/L.
Dari keseluruhan alokasi, sebesar Rp3,19 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai, Rp3,38 triliun untuk belanja barang, Rp2,28 triliun untuk belanja modal, dan sebesar Rp21,53 miliar untuk belanja bantuan sosial.
Sementara itu, alokasi TKDD ditetapkan sebesar Rp13,25 triliun.
Adapun alokasi TKDD tersebut terdiri dari DAU sebesar Rp8,03 triliun, DBH Rp570,33 miliar, DAK Fisik Rp1,76 triliun, DAK Non Fisik Rp1,69 triliun, Dana Insentif Daerah Rp106,60 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp1,09 triliun.
“Jumlah yang sangat signifikan sementara jumlah penduduk kita hanya 2,6 juta jiwa,” kata Wagub Steven Kandouw.
Pada kesempatan itu, Wagub Kandouw menekankan 6 hal pokok yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo.
Pertama, belanja tahun 2022 tetap memprioritaskan tentang penanggulangan COVID-19.
Kedua, mengendorse untuk tetap memperhatikan jaring pengaman sosial.
Ketiga, diingatkan untuk tetap selaras dengan pemerintah pusat terkait peningkatan SDM, baik pendidikan maupun kesehatan.
Keempat, terus memperhatikan pembangunan infrastruktur.
Kelima, kemandirian fiskal di kalangan pengelolaan keuangan.
Keenam, melaksanakan kegiatan yang berlandaskan zero budgeting.
“Mudah-mudahan, hari ini menjadi momentum konsolidasi bagi kita semua. Karena menghabiskan anggaran triliun itu bukan satu hal yang mudah. Harus banyak koordinasi. Baik koordinasi horisontal maupun vertikal,” ujar Wagub.
Wagub menegaskan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri melainkan saling bersinergi antar sesama kabupaten/kota maupun provinsi.
“Saya mengucapkan selamat bekerja. Ini merupakan beban, di satu sisi kita dituntut menghabiskan namun kita juga harus memperhatikan tentang akuntabel dan integritas. Di sisi lain, output dan outcome-nya jelas,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJPb Sulut Ratih Hapsari Kusumawardani menyampaikan bahwa keuangan negara adalah instrumen penting dalam menghadapi pandemi, dan seluruh penggunaan anggaran negara menjadi tanggung jawab bersama.
“Langkah-langkah pemulihan ekonomi menggunakan instrumen APBN sejak dua tahun terakhir telah berhasil mendukung penanganan dan pengendalian Covid-19, melindungi rakyat melalui bantuan sosial yang diperluas, dan mendorong pemulihan ekonomi,” kata dia.
(Finda Muhtar)
