Bitung – Masalah upah dan jaminan kesehatan bagi pekerja di Kota Bitung rupanya belum diterapkan sejumlah perusahaan. Salah satunya adalah PT Aneka Kimia Raya yang diduga tak membayar upah lembur dan jaminan kesehatan karyawan hingga harus berurusan dengan Komisi A DPRD Kota Bitung, Selasa (10/6/2014).
Masalah upah lembur dan jaminan kesehatan di PT Aneka Kimia Raya ini coba ditengahi Komisi A DPRD Kota Bitung lewat rapat dengar pendapat bersama pihak terkait dalam rangka menindaklanjuti aspirasi karyawan PT Aneka Kimia Raya tentang upah lembur dan jaminan kesehatan.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi A DPRD Kota Bitung, Victor Tatanude, perwakilan SPSI menyampaikan nasib yang dialami salah satu karyawan PT Aneka Kimia Raya, Lendy Umboh soal upah lembur dan jaminan kesehatan yang menurutnya tidak pernah diberikan perusahaan.
Tapi dugaan itu dibantah pihak perusahaan dengan alasan semua pekerja di PT Aneka Kimia Raya sudah didaftarkan ke BPJS, tapi sampai sekarang pihak perusahaan belum menerima kartu dari BPJS.
Pihak Disnakertras Kota Bitung menjelaskan, kronologis permasalahan di PT Aneka Kimia Raya sudah ada pertemuan-pertemuan yang di fasilitasi pihak Disnakertrans.
Mendengar pejelasan itu, salah satu anggota Komisi A, Femmy Lumatauw menyarankan agar perusahaan dapat melaksanakan pertemuan lagi dengan karyawan untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Dan usulan itu disambut Disnakertrans dengan mengagendakan pertemuan yang akan diadakan Jumat (13/6/2014) di kantor Disnakertrans Kota Bitung.
Diakhir pertemuan, Tatanude merekomendasikan pihak perusahaan harus segera membayar segala hak yang melekat pada Lendy Umboh, dengan catatan agar dapat dihitung oleh pihak Disnakertrans Kota Bitung.
Hadir dalam hearing ini, Arifin Dunggio, Laode Sumaila dan Femmy Lumatauw.(abinenobm)
